Ngeri, Ini Ancaman Dedi Mulyadi untuk Anak Buah yang Gagal Memimpin

BACA JUGA:Ramp Check Angkutan Jelang Mudik 2025 di Kabupaten Cirebon, Klakson Telolet Dilarang Keras

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki 10 Program Pokok, harus benar-benar diimplementasikan dalam lomba kali ini.

"Nah bagaimana standarisasinya, Saya mau nurunin lembaga riset. Nanti yang nilainya bukan Ibu PKK, yang nilainya adalah lembaga riset," ungkapnya dikutip dari tayangan YouTube Info Kabinet dan Parlemen.

Dalam penilaian nanti, sambung Dedi, tim riset bakal terjun langsung ke lapangan tanpa ada pemberitahuan.

Tim riset bakal menilai langsung peran PKK dan pemerintah desa atau kelurahan setempat, dalam keberhasilannya di berbagai sektor yang merupakan 10 Program Pokok PKK.

"Bagaimana keberhasilan-keberhasilannya? Berhasil menekan angka kemiskinan, hasilan menekan angka gizi buruk, berhasil sanitasi lingkungan, keberhasilan keluarga berencananya, keberhasilan peningkatan ekonominya, semuanya lengkap. 10 program PKK itu akan menjadi standarisasi penilaian secara independen," papar Dedi Mulyadi.

Untuk hadiah yang disediakan, masing-masing kategori bakal menerima program pembangunan dari Pemprov Jabar senilai Rp7,5 miliar.

Setiap desa istimewa atau kelurahan istimewa juara pertama, bakal menerima Rp7,5 miliar, juara kedua Rp5 miliar, dan juara ketiga Rp2,5 miliar.

"Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, dan 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan," jelasnya.

Tidak hanya desa atau kelurahan, pihak kecamatan dan kabupaten juga bakal terkena cipratan hadiah dari Pemprov Jabar itu.

"Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus Rp300 juta dalam bentuk program pembangunan, juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan," kata KDM dikutip radarcirebon.com, Jumat 21 Maret 2025.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi memiliki rencana bakal menghilangkan semua jenis lomba tingkat provinsi yang diikuti kabupaten maupun tingkat desa.

Adapun yang menjadi alasannya, karena lomba-lomba tersebut terkesan lebih ke arah seremonial daripada subtansinya.

"Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? lebih seremonial dari pada subtansinya," ucap Dedi.

Dijelaskan Dedi, gelaran lomba yang biasa dilakukan, selalu membuat kepala daerah maupun instansi lainnya, tidak fokus terhadap pelayanan masyarakat.

Sumber: