Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Minta Pembangunan Gedung Baru Disnaker dan BPBD Dievaluasi

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Perencanaan anggaran pemerintah Kabupaten Cirebon di beberapa bisa dibilang aneh dan Nyeleneh.

Alih-alih efensi anggaran, pemerintah daerah justru membangun gedung baru. Padahal, persoalan infrastruktur jalan jauh lebih urgen.

Tahun ini, ada beberapa hal yang disorot DPRD. Pertama, rencana pembangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7 miliar.

Kedua, pembangunan gedung di Disnaker sebesar Rp4 miliar. Bahkan, di LPSE telah muncul sender Rp725 juta untuk lanjutan rehab gedung aula Dinas Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Pengedar OKT Diringkus Polisi di Gunungjati Cirebon

BACA JUGA:Danrem 063/SGJ Kunjungi Keraton Kasepuhan Kota Cirebon

BACA JUGA:Rapat dengan Anggota Dewan Cirebon, GAPITT Melawan Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Study Tour

"Angka itu muncul di RKPD 2025 dan bisa di lihat di Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Kabupaten Cirebon untuk pekerjaan di tahun ini," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, Jumat 25 April 2025.

Menurut Lukman, ditengah gencarnya efesiensi anggaran, eksekutif harus lebih cerdas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Hari ini yang menjadi sorotan tajam adalah infrastruktur jalan. Harusnya anggaran rebab atau membangun gedung baru itu alihkan ke infrastruktur jalan," terangnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan, sejauh mana urgensinya membangun atau merevitalisasi gedung baru.

BACA JUGA:Pecinta Kuliner Jepang Kumpul, Sedang Ada Promo di Aston Cirebon

BACA JUGA:Ternak Ayam di Argasunya Mati, Diduga Saluran Air Tercemar Minyak Goreng

BACA JUGA:Penyebab Eksekusi Lahan di Kuningan Mendapat Perlawanan Warga

Bahkan, dua tahun lalu, Disnaker mendapat anggaran sebesar Rp800 juta untuk Balai Pelatihan Kerja (BLK).

"Efektif tidak? Nyatanya, tidak berjalan dengan baik. Maka, Bappelitbangda dan bupati harus mengevaluasi SKPD tersebut. Alihkan untuk penanganan jalan rusak, karena program ini menjadi prioritas pemerintah daerah," paparnya.

"Sekarang lelang lanjutan rehab gedung Disnaker sudah selesai. Padahal kenapa tidak di stop saja dan dialihkan untuk memperbaiki kondisi ruas-ruas jalan yang rusak," ungkapnya.

Ia berharap, rencana rehab Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Kabupaten Cirebon tidak jadi digelar. Dan dialihkan untuk menambah anggaran infrastruktur jalan. Ini lebih bermanfaat mengingat minimnya anggaran untuk infrastruktur.

BACA JUGA:Terjadi di Kuningan, Perusahaan Tahan Ijazah Mantan Karyawan

BACA JUGA:Tawuran Warga Pakai Panah di Cirebon Ada Polisi yang Terluka, Lokasi di Jalur Pantura

"Prioritaskan terlebih dahulu untuk penanganan jalan. Kita ini sudah darurat jalan rusak. Sementara anggaran yang dimiliki DPUTR, tidak bisa mencover semua perbaikan jalan rusak," paparnya.

Untuk itu, dirinya meminta semua anggaran yang ada kembali dibuatkan skala prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya untuk perbaikan jalan, termasuk di wilayah cirebon timur yang sudah mengkhawatirkan.

"Kalau diperuntukan untuk proyek yang urgensinya tidak terlalu penting, maka akan ada kepentingan masyarakat yang terganggu.”

“Jadi alangkah eloknya, anggaran yang tidak penting di setiap SKPD alihkan saja buat proyek jalan," tukasnya. (sam)

Sumber: reportase