Harus Totok Nadi Bujet Buntu

Kerja Cepat ke Tiga Fokus: Pangan, Maritim, dan Energi JAKARTA - Selesai sudah pesta dan perayaan. Harapan tinggi rakyat untuk segera menikmati hasil kerja pemerintahan baru disadari betul oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, dalam sidang kabinet perdana di Kantor Presiden kemarin siang (27/10), Jokowi memerintahkan para menterinya segera menyusun rencana implementasi kegiatan yang harus dilaporkan para menteri koordinator (Menko) dalam dua hari ke depan. Dalam rencana impelementasi kerja tersebut, presiden meminta setiap kementerian menguraikan berbagai kendala terkait. Dia ingin memastikan hasil kerja pemerintahannya bisa segera dirasakan rakyat. “Temukan titik-titik yang mengalami kebuntuan. Lakukan totok nadi bujet biar darahnya bisa mengalir dengan deras,” tegas Jokowi. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, menteri harus bisa menemukan di mana vitamin pembangunan yang tidak sampai ke rakyat. “Lihat secara detail dan identifikasi agar seluruh vitamin itu bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tambahnya. Setelah menerima laporan para menteri dalam tempo paling lama dua hari, presiden meminta Menko segera melapor kepada dirinya. “Setelah kita setuju, kebijakan tersebut harus dieksekusi secepat-cepatnya. Perlu kami berikan penekanan bahwa rakyat sekarang ini sedang menunggu hasil kerja kita dan kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama kita bekerja,” tuturnya. Pada rapat yang dihadiri formasi lengkap 34 menteri itu, Jokowi juga menegaskan bahwa visi, misi, dan program utama Kabinet Kerja harus sesuai dengan visi-misi presiden. “Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada program operasional menteri,” tandas Jokowi. Presiden asal Solo tersebut juga meminta para menteri bekerja sesuai dengan arahan yang disampaikannya. Di antaranya mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kerja lintas sektor. Setiap menteri, perintah presiden, harus bekerja sesuai dengan arahan visi dan misi presiden yang sebagian besar diambil dari rekomendasi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Tugas menteri dalam Kabinet Kerja adalah mengimplementasikan program kerja yang disiapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Dia juga menyebutkan bahwa nanti kepala Bappenas berada di dalam satu lingkungan bersama menteri sekretaris negara (Mensesneg). KENDALA KERJA Presiden Jokowi mengakui, ada sejumlah kendala yang dihadapi para menteri, khususnya terkait adanya perubahan nomenklatur beberapa kementerian. Misalnya Kemenko Bidang Kemaritiman; Kementerian PU dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Dia memaklumi jika kementerian-kementerian baru dan yang mengalami penggabungan memerlukan proses adaptasi, khususnya terkait penataan organisasi. Untuk itu, Jokowi memberikan sejumlah arahan bagi kemente­rian-kementerian terkait. “Bagi menteri yang kementeriannya mengalami perubahan, penggabungan, maupun pemisahan, agar digunakan unit organisasi yang ada walaupun belum ditata,” ujarnya. Presiden ketujuh RI itu juga memberikan kelonggaran bagi kementerian yang bahkan belum memiliki kantor maupun pegawai, yakni Kemenko Kemari­timan. Dia pun meminta Menko Kemaritiman Indroyono Susilo segera berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno dan Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Tapi, tetap mulai bekerja. Gunakan apa yang ada dan bekerja secepat-cepatnya,” kata dia. Sementara bagi kementerian-kementerian yang tidak mengalami perubahan, Jokowi menekankan agar mereka segera bekerja. “Jadi, tidak usah nunggu apa-apa lagi. Tapi, tolong dilihat dulu, yang pertama tentu saja perencanaan, habis itu anggaran yang ada di situ seperti apa, organisasinya seperti apa,” paparnya. TIGA FOKUS Sekitar pukul 16.00 rapat kabinet perdana pun selesai. Satu per satu menteri baru itu keluar dari ruang rapat. Acara dilanjutkan dengan keterangan pers dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara serta Mensesneg Pratikno. Dalam pemaparannya, Rudian­tara menjabarkan pokok-pokok penting pemikiran presiden dalam rapat Kabinet Kerja. Di antaranya fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan. “Pak Presiden mengharapkan fokus pembangunan secepatnya di sektor pangan, maritim, dan energi,” jelasnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi poin utama yang digenjot Jokowi-JK. Seperti berapa jumlah pelabuhan yang akan dibangun dan berapa kebutuhan listrik yang bakal dicukupi Kabinet Kerja untuk seluruh Indonesia. Khusus untuk listrik, Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah akan membangun 25 ribu megawatt pembangkit listrik. Pembangunan itu akan tersebar di Indonesia Timur dan Barat. “Nanti akan didetailkan teman-teman ESDM dan PLN. Berapa yang pakai batu bara dan gas bumi,” ujar mantan komisaris PT Telkom tersebut. Menurut Rudiantara, kunci untuk mewujudkan proyek-proyek itu adalah percepatan perizinan dan kemampuan keuangan negara. Dia mengatakan, dalam rapat tadi semua menteri diwajibkan mempercepat perizinan sehingga program-program pemerintah akan berjalan lancar. Untuk kemampuan keuangan, jelas Rudiantara, pemerintah punya dua kemampuan keuangan, yakni dari APBN dan kebijakan regulasi. Rudi “sapaannya” mengakui bahwa semua pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan APBN. Sebab, jumlahnya terbatas. Untuk itu, diperlukan kebijakan atau regulasi yang mempercepat pembangunan, misalnya kerja sama BOP, PPP, atau KPS. Beredar kabar bahwa di dalam rapat tersebut juga akan dibahas kenaikan harga BBM. Rencananya, pemerintah menaikkan BBM pada November tahun ini. Menanggapi hal itu, Pratikno menyatakan, tidak ada pembahasan spesifik terkait kenaikan harga BBM. “Tidak ada pembahasan BBM. Intinya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Seperti penyediaan kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat. Itu harus segera dijalankan,” terangnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat ditemui setelah rapat kabinet menyatakan hal yang sama. Menurut dia, pembahasan terkait rencana kenaikan harga BBM belum menjadi agenda. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tak akan takut mengambil kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM. “Semua pasti akan dikaji, tapi itu nanti,” ujarnya. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa arahan presiden terkait APBN belum sampai pada rencana kenaikan harga BBM. Namun lebih pada bagaimana agar kinerja pemerintah tidak terganggu selama masa transisi. “Kalau soal BBM itu mungkin terlalu jauh,” tuturnya. PELANTIKAN Sesuai dengan jadwal, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Mufidah Kalla melantik serta mengambil sumpah 34 menteri Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara kemarin. Pelantikan didahului dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya diikuti pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Tahun 2014-2019. Setelah itu Presiden Jokowi mengambil sumpah para menteri Kabinet Kerja dengan membacakan naskah sumpah yang diikuti para menteri. “Sesudah melantik 34 anggota Kabinet Kerja, Jokowi didampingi JK melantik Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi AM Fachir sebagai wakil menteri luar negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo sebagai wakil menteri keuangan. (ken/aph/owi/c9/kim)

Sumber: