Kita Tetap Butuh Wakil Walikota

Mayoritas Warga Tidak Puas dengan Kinerja Walikota CIREBON – Kisruh dan tidak berkesudahannya masalah wakil walikota, mendorong Radar Cirebon menggelar jajak pendapat guna mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Selama sepekan kemarin, kru Radar, turun ke berbagai elemen, memberikan kuesioner sekaligus bertanya langsung soal pendapat mereka terhadap keberadaan wakil walikota. Sejalan dengan kebutuhan wakil walikota, Radar juga menanyakan pendapat responden tentang kinerja Walikota Cirebon Drs H Nasrudin SH selama memimpin. Hasilnya, dari 260 respon terdiri atas kalangan pendidikan, PNS, tokoh masyarakat, komunitas olahraga, politisi, pengusaha, profesional, dan masyarakat umum, 76,92 menyatakan butuh wakil walikota dan sisanya menyatakan tidak. Sementara untuk kinerja walikota, suara mayoritas responden yakni 65,77 persen mengaku tidak puas dengan kinerja walikota selama ini (selengkapnya lihat grafis). Yang mengejutkan dari jajak pendapat itu, dari 40 responden pegawai negeri sipil (PNS), 26 responden atau 65 persen menyatakan tidak puas atas kinerja “bos”-nya dalam mengelola pemerintahan di Kota Cirebon. Salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya meminta ke walikota untuk lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Pasalnya, nyaris tidak ada terobosan pembangunan yang berarti sejak Walikota Nasrudin Azis memimpin. Justru di media massa lebih dominan soal isu nama yang bakal dijadikan wakil walikota tanpa ada kejelasan hingga kini. Jika tetap seperti sekarang ini, lanjutnya, jangan harap masyarakat memiliki respek dan akan menganggap Kota Cirebon tanpa walikota. Namun demikian, para PNS itu juga optimis masih ada waktu bagi Azis untuk menunjukkan prestasinya sebagai kepala daerah. “Harusnya beliau (Walikota Azis, red) bisa memberi contoh untuk kota-kota lain di luar Cirebon yang memiliki progres pembangunan luar biasa. Ini malah jalan di tempat, sibuk dengan urusan wakil walikota yang hingga kini tidak ada penyelesaian,” tegasnya. Oleh karenanya, perlu wawali untuk menunjang kinerja walikota. Sementara dari kalangan pengusaha, President Director Lulu Tour and Travel, Irwan Firdaus mengatakan, wakil walikota masih sangat diperlukan untuk menemani sisa perjalanan Walikota Drs H Nasrudin Azis SH saat ini. Dengan adanya wakil walikota, akan banyak membantu tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaiankan program-program yang masih belum terselesaikan. \"Setidaknya dengan ada pendamping atau partner, bisa ada sinergi yang lebih signifikan dalam menjalankan segala hal yang masih tertunda. Yang pasti, kita tetap butuh wakil walikota,\" katanya kepada Radar, Minggu (9/8). Dengan catatan, lanjut Irwan, wakil walikota harus punya kompetensi yang jelas agar bisa langsung klik dengan walikota. \"Sehingga program yang tertunda terselesaikan dengan baik,\" lanjutnya. Hal senada disampaikan Roby Baumar dan Ardiani Amalia. Menurutnya, wakil walikota sangat diperlukan. Di samping perananan wakil walikota dapat membantu tugas-tugas walikota agar progres kerjanya dapat selesai tepat waktu, juga sangat dibutuhkan ketika walikota berhalangan tidak bisa bekerja seperti sakit, studi banding yang memakan waktu lama, dan sebagainya. Mengenai komentarnya tentang kinerja walikota, Roby mengatakan tidak pernah tahu apa yang sudah dikerjakan Azis sejak menjabat sebagai walikota. Singkatnya, dari mulai Azis menjabat walikota, ia merasa tidak ada yang berubah dengan Cirebon. \"Seharusnya pertanyaan ini dibalik emang sudah ada yang dikerjakan sama Pak Azis selaku walikota? Silakan masyarakat Kota Cirebon juga bisa ikut menjawab dan menilai sendiri,\" tutur Roby. Dari kalangan akademisi, Rektor Untag Cirebon Prof Dr HA Djalil Idris Saputra MM menyampaikan tentang pentingnya memiliki wawali. Hal itu, ujarnya, merupakan bagian wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Aturan mengamanatkan harus ada wakil (walikota). Jangan terlalu lama dalam dinamika politik. Segera selesaikan agar semua berjalan lebih baik,” ujarnya. Sementara terkait kinerja Walikota Nasrudin Azis, Rektor Untag Cirebon itu menilai masih belum memuaskan. Hal ini ditunjukan dengan masih banyaknya anggaran dalam APBD serta bantuan provinsi maupun pusat yang belum terserap. “Penyerapan anggaran masih rendah. Ini menghambat pembangunan kota,” ujar Djalil. Salah satu tolak ukur apresiasi atas keberhasilan pembangunan di segala bidang adalah penghargaan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Kota Cirebon banyak gagal di beberapa perlombaan. Pengamat hukum Unswagati Cirebon Agus Dimyati SH MH mengatakan, Walikota Azis membutuhkan wawali. Sebab, wawali merupakan pendamping walikota saat berhalangan sementara maupun tetap. Lebih dari itu, keberadaan wawali menjadi pembagi tugas dan meringankan beban walikota. Hanya saja, dinamika proses politik masih berjalan dan seolah tanpa solusi. “Pak Azis belum mewarisi semangat kinerja dan mengatur birokrasi dari pengalaman selama mendampingi almarhum Pak Ano,” terangnya. Hal ini disebabkan karena Nasrudin Azis berasal dari latar belakang politisi, sedangkan Ano Sutrisno merupakan birokrat sejati. Meskipun demikian, Agus Dimyati menyampaikan saran agar Walikota Azis memaksimalkan peran Sekretaris Daerah Drs Asep Dedi MSi sebagai pembagi tugas kedinasan, menata pemerintahan hingga melakukan percepatan pembangunan. Terpisah, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat SE berpendapat, Cirebon tak butuh walikota dan wakil walikota. Menurut Sultan, Cirebon hanya butuh pelayan masyarakat. \"Cirebon gak butuh walikota dan wakil walikota. Butuhnya pelayan masyarakat,\" ujarnya. Sultan juga menyarankan agar siapapun yang menjabat walikota dan wakil walikota, harus tahu tugas dan fungsinya sebagai pasangan pemimpin daerah. \"Aja ribut bae (jangan ribut saja, red) jabatan, harus tahu fungsi dan tugas walikota dan wakil walikota sesuai undang-undang apa saja,\" sarannya. Koordinator Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal), Moh Ibnu Maiz juga mengungkapkan perlunya sosok wakil walikota. \"Ibaratnya kalau tidak ada wakil, walikota ya santai tidak terpacu. Minimal walaupun selalu tidak harmonis, ya sisi baiknya kinerja walikota bisa terpacu karena takut kesalip sama wakil,\" tukasnya. Sementara, pengamat pemerintahan M Rafi SE menyampaikan keprihatinan atas tingginya nilai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja walikota. Padahal, Walikota Azis tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan walikota terdahulu. “Tapi sayang dalam perjalanannya, banyak kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan polemik. Hal inilah yang dinilai masyarakat. Tolak ukur kinerja murni dari Pak Azis, akan terlihat pada program kerja dan APBD tahun 2016,” ucapnya. Rendahnya tingkat kepuasan publik, lanjutnya, akan berbanding lurus terhadap rendahnya tingkat kepercayaan publik. Jargon Walikota Azis, “Profesionalisme, loyalitas, dan kesejahteraan” tidak signifikan dengan apa yang dihasilkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Jargon itu, justru hanya ingin meligitimasi dirinya sebagai walikota. “Jargon itu tidak berdampak pada perubahan-perubahan yang inovatif dan kreatif,” pungkasnya. (ysf/abd/nda/jml/mik)    

Sumber: