Bongkar Kasus SK CPNS Palsu
Iin Solihin Diminta Jangan Ragu dan Takut PANGENAN - Sebagai kader partai yang mengusung penegakan supremasi hukum, seharusnya anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon, Iin Solihin tak usah ragu dan takut untuk membongkar kasus SK CPNS palsu. Karena, sudah banyak masyarakat yang dirugikan oleh modus kejahatan seperti ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LKBH Bibit, Qoribullah SH kepada Radar, kemarin (4/3). Menurutnya, Pemerintahan SBY beserta jajarannya yang diusung oleh Partai Demokrat saat ini tengah-tengah gencarnya memberantas seluruh mafia, baik mafia hukum maupun yang lainnya. Seharusnya program tersebut diikuti oleh seluruh kader Partai Demokrat baik yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten. “Para anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat untuk tidak ragu mengungkap dan membongkat mafia penipuan SK CPNS yang saat ini sedang hangat dibicarakan, tak terkecuali Iin Solikin yang pernah mengadu ke BKPPD Kabupaten Cirebon soal kejelasan SK CPNS milik keponakannya,” tuturnya. Tindak penipuan ini, lanjut Qorib merupakan sebuah lingkaran setan yang sudah tersusun rapih dan sistemik. Oleh karenanya, diperlukan orang-orang yang mempunyai keberanian cukup tinggi guna mengungkap persoalan ini. “Anggota dewan jangan diam, karena hal ini menyangkut hajat orang banyak,” imbuhnya. Kemudian, menurut dia aparat kepolisian pun jangan jalan di tempat. Melainkan, harus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap siapa otak di balik kejahatan penipuan ini. “Polisi juga harus ikut andil dalam mengungkap kasus ini, guna membongkar kasus ini dan memudahkan proses hukumnya dikemudian hari,” terangnya. Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Solidaritas Cirebon (GPSC) mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti jalur yang benar dalam mendaftarkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini bertujuan menghindari tindak kejahatan penipuan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan sebuah lembaga penjamin kelulusan CPNS. “Masyarakat jangan mudah tergiur oleh iming-iming oknum tertentu yang menyodorkan sejumlah rupiah demi kelulusan CPNS,” paparnya. Diakui memang minat masyarakat Kabupaten Cirebon akan CPNS masih cukup tinggi, sementara kuota yang diperlukan tidak sebanding dengan jumlah pendaftar, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan momen ini dengan memperdaya ketidaktahuan masyarakat akan penerimaan CPNS. “Mengaku dekat dengan seorang pejabat tinggi, kemudian ia menawarkan jasa jalur belakang. Itu kan tidak baik,” ucapnya. Ia berharap, pihak-pihak terkait bisa segera mengungkap kejahatan ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Seperti diberitakan sebelumnya, SK CPNS atas nama Arif Sutrisno dinyatakan palsu setelah anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon Iin Solihin meminta penjelasan BKPPD perihal SK milik keponakannya tersebut. (jun)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: