Pimpinan KPK Ikut Sawer

Charlie Pun Ngamen untuk Gedung KPK JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam dalam penggalangan dana saweran yang dilakukan masyarakat untuk pembangunan gedung baru komisi antikorupsi itu. Lima orang dengan jabatan tertinggi di komisi antirasuah itu berkomitmen memotong gaji untuk ikut menyumbang bersama masyarakat lainnya. “Pada level pimpinan, ada hasrat untuk berpartisipasi bersama people power membagun gedung KPK yang mandiri,” kata Busyro dalam pesan singkatnya kepada wartawan, kemarin (27/6). Menurut Busyro, meski KPK tidak mau mengelola sumbangan yang akan diberikan, namun hal itu merupakan simbol solidaritas jajaran KPK bersama masyarakat. Dia menyatakan, jajaran KPK ingin bersatu dengan masyarakat menggalang aksi moral untuk menghadapi keangkuhan kekuasaan politik. Berdasarkan PP No 29 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP No 36 Tahun 2009 dijelaskan, pimpinan KPK mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Busyro cs juga mendapatkan sejumlah tunjangan fasilitas seperti rumah, transportasi, asuransi dan tunjangan hari tua. Jika dijumlahkan, total gaji yang diterima seorang ketua KPK yakni Abraham Samad adalah Rp70.225.000,00, sementara para wakilnya mendapat Rp63.117.500,00. Gerakan moral penggalangan dana itu sendiri rupanya cukup mendapatkan respons dari masyarakat. Itu terlihat dari uang yang terkumpul melalui rekening 0056124374 Bank BNI Cabang Melawai atas nama perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sejak dibuka pada Selasa malam pukul 21.00 hingga Rabu pukul 15.00, tercatat transfer sejumlah Rp28.925.794. Sementara uang cash yang terkumpul berjumlah Rp83.700. Selain itu juga diterima melalui wesel sejumlah Rp184.400. ICW akan meng-update perolehan dana untuk gedung baru KPK itu setiap hari pukul 15.00 sebagai bentuk transparansi. Koordinator Divisi Kampanye dan Penggalangan Dana ICW, Illian Deta Arthasari mengatakan, uang tersebut tidak akan dipakai untuk kepentingan lain dan dikumpulkan saja. Sampai kapan aksi galang dana itu? “Aksi (terus, red) dilakukan melihat perkembangan gedung KPK (pembahasan di DPR, red),” katanya kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group), kemarin. Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengikuti pemberitaan seputar dana untuk pembangunan gedung baru KPK. Namun presiden memilih untuk mengembalikan kepada prosedur yang ada. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menuturkan, pembangunan suatu gedung memiliki alasan dan rasionalitasnya. Misalnya kelayakan bangunan, meningkatnya kebutuhan, dan bertambahnya jumlah pegawai. “Ini bukan hanya untuk KPK, tapi untuk seluruh instansi atau semua daerah,” kata Julian. Julian mengaku tidak bisa mengatakan apakah presiden mendukung atau tidak gerakan penggalangan dana itu. “Kita serahkan pada mekanisme bagaimana kelaziman pengadaan gedung-gedung,” ujarnya. “Ini adalah kesepahaman antara pemerintah dan DPR,” imbuh doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, itu. Sementara itu, para politikus DPR sama sekali tak terpengaruh gerakan pengumpulan koin dari masyarakat untuk KPK. Ketua Komisi III I Gede Pasek Suwardika mengaku pihaknya tidak terpengaruh dengan gerakan publik yang semakin menguat. “Saya tidak ngurusi gerakan itu. Biarlah mereka yang sibuk,” kata Pasek di Gedung KPK, kemarin. Kedatangan Pasek ke gedung komisi antirasuah itu sebenarnya untuk mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa terkait kasus Hambalang. Pria yang baru sebulan menjadi ketua komisi itu mengatakan pihaknya tidak bisa menghalang-halangi gerakan masyarakat yang mengumpulkan koin untuk pembangunan gedung baru KPK. Tapi pihaknya juga tidak ingin campur tangan atas gerakan itu. “Jadi biarkan saja KPK dan teman-temannya yang bertanggung jawab,” imbuhnya. Kedatangan Pasek yang didampingi petinggi Partai Demokrat lainnya seperti Saan Mustofa, Andi Nurpati dan lainnya ke KPK juga dimanfaatkan untuk mengamati markas komisi yang dipimpin Abraham Samad itu. Setelah melakukan pengamatan dari beberapa sudut di luar, menurut Pasek, gedung KPK masih dalam kondisi yang bagus dan kokoh. Namun dia mengaku tidak mengetahui bagaimana kondisi di dalam gedung tersebut. “Apakah di dalam sangat sesak dengan pagawai atau di berkas-berkas kasus saya belum tahu,” kata Pasek. Namun, kemarin Pasek tidak berminat untuk meninjau gedung KPK di dalam. Jika memaksa untuk masuk, Pasek takut dituduh melakukan intervensi, sebab pemeriksaan Anas masih berlangsung. Dia memilih akan masuk dalam kunjungan resmi bersama anggota DPR lainnya. Pasek lagi-lagi meminta agar KPK dan masyarakat bersabar menunggu persetujuan pembangunan gedung baru KPK. Menurutnya, saat ini proses pembahasan secara politik di Komisi III masih terus berlangsung. Menurutnya, proses pembahasan memang tidak bisa instan, lantaran itu dibahas oleh anggota yang terdiri dari beberapa fraksi. “Jadi janganlah menggalang hal-hal yang bisa memanaskan antara lembaga,” kata dia. Sementara, aksi simpati terkait dengan belum disetujuinya pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Vokalis grup Setia Band Charlie Van Houten kemarin (27/6) mendatangi ruang Komisi III DPR untuk menyerahkan uang hasil mengamen demi pembangunan gedung KPK. Kehadiran Charlie yang membawa kardus berisi uang sumbangan tersebut menarik perhatian masyarakat dan karyawan parlemen. Charlie datang dengan mengenakan kaus putih sambil membawa gitar. Dia didampingi mantan pengacara terpidana kasus wisma atlet Mindo Rosalina Manulang, Ahmad Rifai, dan sejumlah aktivis. Charlie menyatakan, sumbangan itu murni merupakan bentuk keprihatinan atas terhambatnya kinerja KPK lantaran fasilitas terbatas. Dia khawatir, belum disetujuinya pembangunan gedung baru KPK bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi di tanah air. “Saya awam politik. Saya melakukan ini karena berharap KPK bisa bekerja maksimal,” ujarnya kepada wartawan. Uang yang terkumpul sekitar Rp2 juta itu, kata Charlie, adalah sumbangan dari warga sekitar saat dirinya mengamen di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Untuk menarik simpati warga, kardus tempat sumbangan diberi tulisan “Gerakan Peduli KPK”. “Tukang ojek, tukang becak, dan masyarakat biasa mau menyumbangkan uang mereka untuk pembangunan gedung KPK yang baru. Saya salut untuk mereka,” ujarnya. Rifai menambahkan, dirinya prihatin atas nasib KPK saat ini. Seharusnya Komisi III DPR bisa segera mempertimbangkan untuk mengesahkan pembangunan gedung baru KPK. “Dengan segera disetujuinya anggaran untuk pembangunan KPK yang baru, kinerja mereka diharapkan semakin baik,” tambahnya. Namun, maksud Charlie dan rombongan untuk menyerahkan uang sumbangan itu ke Komisi III DPR ternyata bertepuk sebelah tangan. Sebab, tidak ada seorang pun anggota Komisi III yang terlihat di ruang rapat. Charlie beserta rombongan hanya diterima staf Setjen DPR untuk Komisi III. Staf tersebut juga menolak menerima sumbangan itu karena tidak memiliki dasar atau landasan hukum yang pasti. (kuh/fal/bay/c7/ari)

Sumber: