Ketika Pesan Jokowi Kepada Walikota Bogor, Lihat APBD Banyak APBD Ngaco

Wali Kota Bogor Bima Arya berkisah tentang nasihat bijak dan tak terlupakan dari Joko Widodo tentang strategi mengelola anggaran ketika seorang kali pertama menjadi kepala daerah. Bima menuturkan itu kepada publik ketika dia hadir dalam dialog forum nasional bertajuk Indonesia Maju yang digelar di Puri Begawan Hall, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu malam, 25 Agustus 2018. Selain dia, hadir juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Pejabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan. Bima mula-mula menceritakan sebuah momen ketika dia menemui Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu masih menjabat Wali Kota Solo. Dia ingin meminta saran kepada Jokowi tentang setelah dia memutuskan untuk mencalonkan wali kota Bogor. Dalam perbincangan selama berjam-jam itu, kata Bima, satu hal yang paling diingat ialah nasihat Jokowi agar jeli melihat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan DPRD dan kepala daerah sebelumnya. Sebab, katanya, biasanya banyak butir anggaran yang tak wajar dan bahkan tak dibutuhkan masyarakat melainkan hanya menghambur-hamburkan uang. “Satu yang saya ingat dari pesan beliau adalah, ‘Mas, kalau sampean jadi wali kota nanti, nomor satu, lihat APBD-nya. Itu APBD banyak yang ngaco; banyak yang digelontorkan bukan untuk kebutuhan rakyat. Pastikan itu’,” kata Bima menirukan saran Jokowi. Jokowi, Bima meneruskan ceritanya, pun memberikan contoh saat sang tuan rumah menjabat wali kota Solo. Kala itu butir anggaran APBD untuk pembinaan pekerja seks komersial (PSK) senilai miliaran rupiah. “Terus Pak Jokowi bingung. Ini sekian miliar setiap tahun untuk PSK. PSK-nya berkurang? Tidak. Langsung dipotonglah (besaran anggaran) itu,” ujarnya. Bima akhirnya mencoba menerapkan saran Jokowi saat dilantik sebagai Wali Kota Bogor pada April 2014. Dia memangkas anggaran yang tidak perlu dan menaikkan anggaran belanja langsung untuk warga. Dia mencontohkan anggaran tak perlu dalam APBD, misal, ongkos perjalanan wali kota Rp1,5 miliar per tahun. Baginya, itu jelas berlebihan. “Keliling dunia setiap bulan juga tidak akan habis itu.” Anggaran lain yang tak wajar ialah baju dinas wali kota yang dianggarkan sekian ratus juta. Uang sebanyak itu tentu saja tak masuk akal kalau cuma untuk baju wali kota. “Saya bisa jahit saja itu cuma seratus-dua ratus di (penjahit) Kang Ahmad di Bantarjati,” katanya. Setelah memangkas banyak anggaran tak perlu, Bima mulai tahun 2014 itu mengalokasikan belanja langsung infrastruktur Kota Bogor lebih besar dari pada belanja rutin. Itu pertama dalam sejarah Kota Bogor. \"Karena nasihat Pak Jokowi. APBD itu penting. Saya selalu bilang, uang rakyat harus kembali ke rakyat; uang rakyat harus memberikan manfaat; uang rakyat jangan mampir di kantong pejabat,” katanya. Hasilnya, dia mengklaim, untuk kali pertama Pemerintah Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya, pengelolaan APBD Kota Bogor menjadi tertib, transparan, menghindari praktik korupsi.***

Sumber: