Kasus TKA Tiongkok: Begini Perbedaan E-KTP WNI dan WNA

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengatakan berdasarkan penelusuran KPUD Jawa Barat dipastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama WNA Cina pemilik e-KTP tersebut tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019. Viryan menjelaskan, ketika NIK yang tercantum di e-KTP milik WNA China itu dimasukkan dalam sistem data DPT Pemilu 2019, yang keluar adalah nama seorang WNI berinisial B. Artinya, Viryan menegaskan, NIK dalam e-KTP milik WNA China itu sama dengan NIK milik WNI berinisial B yang namanya terdaftar dalam DPT. \"Maka yang terjadi adalah kesamaan NIK, tapi data berbeda,\" kata Viryan di Jakarta pada Selasa (26/2/2019) seperti dikutip Antara. Viryan menambahkan KPU RI telah melaporkan hal ini kepada unit cyber crime Mabes Polri untuk memastikan apakah e-KTP milik WNA yang beredar adalah asli atau palsu. Selain itu, dia menyatakan mereka yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu hanya WNI yang secara administratif namanya masuk dalam DPT dan telah memiliki e-KTP. \"Dalam hal ada bukan warga negara Indonesia punya KTP elektronik (e-KTP), tentu tidak bisa menggunakan hak pilih atau tidak punya hak untuk memilih di pemilu kita,\" kata Viryan. Di bagian atas halaman keterangan identitas pemilik e-KTP, tertera tulisan \"Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur.\" Dalam e-KTP yang tertulis berlaku sampai 12 Desember 2023 itu, tertera keterangan bahwa pemiliknya memiliki kewarganegaraan China. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin menjelaskan warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tidak mempunyai hak memilih maupun dipilih pada pemilihan umum (Pemilu). \"Di wilayah hukum kami jumlah WNA yang mempunyai KTP sebanyak 111 orang, mereka sah memiliki identitas kependudukan tersebut karena sudah mempunyai kartu izin tinggal tetap (KITAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 21 tentang Administrasi Kependudukan,\" kata Nurudin seperti dilansir Antara. Kepemilikan KTP bagi WNA tersebut tidak perlu dipolitisasi karena sejak adanya UU 24/2013 yang merupakan perubahan dari UU 23/2006, WNA pemegang KITAP bisa mempunyai KTP yang bisa diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nurudin mengatakan, meskipun bentuk KTP-nya sama seperti dengan KTP WNI, tetapi sudah jelas bahwa dalam kolom warga kenegaraan tercantum asal negara WNA tersebut dan tentunya tidak punya hak seperti WNI, salah satunya tidak punya hak dipilih maupun memilih. (*)