Kemelut Bantuan dari Pemprov Jabar, TKI di Saudi pun Dapat Bansos

CIREBON - Kemelut bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar terus berlanjut. Pengurus RW dibuat pusing dengan penerima bansos yang sebelumnya tak pernah didata. Tak hanya orang yang telah meninggal dunia, TKI yang bekerja bertahun-tahun di Arab Saudi juga terdata sebagai penerima bantuan.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pegambiran, Kota Cirebon, Untung Mulyadi, kembali meradang. Bansos yang digulirkan Pemprov Jawa Barat ternyata mengabaikan data yang disampaikan pengurus RW.

“Dari 17 RW di Kelurahan Pegambiran, 31 penerimanya itu ada yang sudah meninggal, sudah pindah, bahkan yang sudah kerja di Arab Saudi tahunan,” sesal Untung Mulyadi, kemarin (29/4).

Untung mengatakan, berdasarkan keterangan RW yang diterimanya, para pengurus RW tak merasa mengusulkan nama-nama tersebut saat awal melakukan pendataan awal April lalu. “Jadi ini pakai data lama, itu yang saya sesalkan. Jadi ini tambah rancu, pantes aja keluar asal- asalan,” kritik Untung.

Di RW 02 Kelurahan Pegambiran, imbuh Untung, ada salah seorang penerima bansos yang berkecukupan. Sementara, imbuhnya, pengurus RW tidak pernah merasa mendata orang tersebut.

“Orangnya mampu banget, punya warung, rumahnya mewah. Ini kan beban bagi RW,” katanya.

Sebelum ada penjelasan konkret dari dinas terkait, kata Untung, 17 RW di Kelurahan Pegambiran meminta menunda bansos demi menjaga kondusivitas dan keamanan RT dan RW. “Kalau RW kebanyakan mendatanya kartu keluarga dengan nama dan NIK, tapi nggak keluar satupun,” katanya.

Sebelumnya, 17 ketua RW di Kelurahan Pegambiran sepakat menolak bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemprov Jawa Barat. Mereka menilai bantuan rentan memicu konflik karena kuota penerima bantuan tak sesuai dengan yang diusulkan.

Untung Mulyadi mengatakan, bantuan untuk 874 bagi keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) di Kota Cirebon tak bisa diterima oleh RW yang ada di Pegambiran karena sangat rentan terjadi gesekan.

“Dari 249 RW di Kota Cirebon hanya mendapat bantuan 874 KRTS. Ya disesalkan. Ada 3.981 usulan calon penerima manfaat di Kelurahan Pegambiran, cuman kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan. Kami sepakat menolak bantuan tersebut,” ujarnya.

Persoalan ini juga direspons DPRD Kota Cirebon. Dewan berterima kasih, namun menyayangkan. Minimnya bantuan yang diterima dinilai memiliki resistensi yang besar.

“Kita menanggapi positif sebetulnya bantuan dari pemerintah provinsi. Tapi kalau lebih dari dari 30.000 yang diusulkan, sementara realisasi hanya 874, manfaatnya nggak, mudaratnya iya,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah kepada Radar, Selasa (28/4).

DPRD juga telah menerima surat penolakan bansos oleh 17 RW di Kelurahan Pegambiran. Pria yang akrab disapa Andru itu menambahkan, soal bansos dari gubernur itu ia sudah menyampaikan pada saat rapat ekspose, rapat antara tim anggaran pemerintah daerah kepada badan anggaran (banggar).

“Saat rapat ekspose saya sampaikan, kalau hanya 874 lebih bagus ditolak saja. Karena ini akan menimbulkan resistensi besar di bawah. Kalau sampai masyarakat berkelahi gara-gara urusan bansos dari provinsi, tidak sesuai ekspetasi, yang repot kan pemerintah kota,” tandasnya.

Sumber: