Kemelut Bantuan dari Pemprov Jabar, TKI di Saudi pun Dapat Bansos

Pria yang akrab disapa Andru itu berharap bantuan dari pemerintah kota bisa mengatasi permasalahan yang ada. Salah satunya berkaitan dengan data penerima bantuan yang harus benar dan akurat. Apalagi bantuan tahap pertama ini, imbuhnya, ternyata ada orang yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar sebagai masyarakat penerima bantuan.

“Orang sudah meninggal tapi masih terdata. Ini kan resistensinya tinggi sekali. Maka lebih bagus (ditolak, red) secara arif. Bukan kita menolak rejeki, kita berpikir tentang pola pengamanan lebih luas. Kita ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, cuman jangan sampai segitu banget. Minimal setengahnya diakomodir, dari jumlah usulan yang ada,” kata ketua DPC Demokrat Kota Cirebon itu.

Bantuan tahap 2, lanjut Andru, DPRD Kota Cirebon akan habis-habisan untuk mengawasi. Dari mulai perencanaan hingga penerima bantuan. DPRD juga rencananya akan kembali melakukan pembicaraan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DSP3A).

“Karena dewan pun akan kejar masalah data, benar-benar harus akurat dan tepat sasaran,” tukasnya.

Bantuan ini sudah didistribusikan sejak 25 April lalu. Isinya berupa paket sembako yang sudha terbungkus kardus, telur, dan uang tunai Rp150 ribu. Pihak Kantor Pos Cirebon sendiri menggunakan jasa Gojek sebagai pengantar paket tersebut ke alamat-alamat penerima bantuan.

Kepala Kantor Pos Wilayah Cirebon, Tarman, mengaku proses pengiriman akan tuntas dua hari ke depan. Pada prosesnya, menurut Tarman, memang tidak mulus. Ada beberapa penerima terkendala alamat yang tidak lengkap.

“Namun petugas lapangan tidak putus asa. Alamat yang tak lengkap bisa menanyakan RT dan RW. Tapi ketika tidak ditemukan maka bantuan dinyatakan gagal serah,” kata Tarman.

Pihaknya menjelaskan sejauh ini kondisi bantuan belum ada keluhan. Disinggung kapan distribusi dari Pemkot Cirebon, Tarman menjelaskan bantuan dari Pemerintah Kota Cirebon sebanyak 5.735 RTS akan segara dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, masyarakat yang belum memperoleh bantuan, akan diupayakan pada bantuan tahap ke-2 yang saat ini masih proses persetujuan gubernur. Pemkot telah mengajukan dan sedang menunggu persetujuan sebanyak 35.365 RTS atau rumah tangga sasaran. (ade/abd)

Sumber: