Padahal, kata Tirta, film tersebut tidak terlalu menjaring atensi penonton di media sosial.
"Aslinya, film Dirty Vote ini tadi view di YouTube emang naik, tapi lambat. Begitu 02 press release, jumlah view filmnya justru bisa berpotensi meroket dan banyak yang mencari di Google atau medsos lainnya," tulis Tirta Mandhira Hudhi.
"Biasanya kalau manajemen krisis gini, pasti dihold dulu satu sampai dua hari buat evaluasi dan analisa bantahan. Ini cuma selisih hitungan jam setelah trailer film tayang," tulis Tirta Mandhira Hudhi.
Oleh karenanya, Tirta sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh kubu paslon 02.
BACA JUGA:Seminggu 3 Kali Kebanjiran, Warga Perumahan di Mundu Berencana Lakukan Demo
Sebab, menurutnya hal tersebut dapat membuat banyak masyarakat yang ragu untuk menggunakan hak suaranya.
"Gegara TKN 02 press release, pemilih 02 sendiri juga bisa nonton sampai selesai. Yang belum yakin banget, malah bisa ragu milih loh abis nonton," kata Tirta Mandhira Hudhi.
Postingan Tirta juga mendapatkan tanggapan dari netizen dan mengatakan bahwa ketiga capres kena.
“Nonton ini jam 1 bareng Mama. Bener2 mindblowing, karena ketiga capres kena. Tapi, yang babak belur sudah dipastikan yang nomor dua,” tulisnya.
BACA JUGA:Tanggapi Kematian Dante, Berikut Ini Kalimat dari Baim Wong
“Kalo pendukung 02 udah nonton Dirty Vote dan tetep mau milih 02, berarti hanya sekedar punya otak, tapi gak dipakai dengan bijak,” tambah akun X@@caramelove___
Hal senada juga disampaikan oleh akun @m_fauzi_id yang menurut pendapatkanya film jadi alasan kenapa ektabilitas berbeda dengan hasil Pemilu.
“Makannya dibikin press release seolah olah kubu dia yg tersakiti, padahal semua kena,” tulisnya.
Dirty Vote adalah film dokumenter eksplanatori yang disampaikan langsung oleh tiga ahli hukum tata negara yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
BACA JUGA:Belum Hujan, Begini Kronologi Septian Tersambar Petir saat Main Bola di Stadion Siliwangi
Mengutip sinopsis resminya, film ini mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.