JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Lampu hijau diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk melakukan rotasi atau pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya setelah dilantik.
Kelonggaran ini demi memberikan keleluasaan bagi para kepala daerah untuk memilih mengatur manajemen dalam tata kelola pemerintahan guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
BACA JUGA:Pimpin Prosesi Naturalisasi Ole Romeny, Menkum: Bagian Dari Strategi Besar Bangun Olahraga Nasional
BACA JUGA:Hujan Meteor Alfa Centaurids Terjadi 2 Hari pada Akhir Pekan Pertama Bulan Februari 2025
BACA JUGA:Sekda Jabar Pimpin Rakor Penanganan Sampah di Cekungan Bandung
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan merubah maupun mengganti otomatis kami akan izinkan,” kata Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
Artinya, Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil terpilih se Papua Barat dan berbagi daerah, kini memiliki wewenang penuh untuk mengganti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pejabat sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan mereka.
BACA JUGA:Ole Romeny, Tim Geypens dan Dion Markx Resmi Jadi WNI, Ini Harapan Erick Thohir
BACA JUGA:Tok! Bapanas Tetapkan HPP Jagung 2025 Sebesar Rp5.500 per Kilogram
"Para pejabat yang diganti nantinya diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Alasan Mendagri memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan. Hal itu dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang sehat.
BACA JUGA:Tiket Nonton MotoGP di Sirkuit Mandalika 2025 Dijual Mulai Dari Rp140 Ribu Saja
BACA JUGA:Jelang Ramadan dan Lebaran, Tol Cipali Lakukan Perbaikan Ruas Jalan
“Kami akan izin supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh tim work yang sesuai satu kemistri dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” ungkapnya. (*)