Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Nurholis: Sebaiknya Bukan dari Kalangan Pejabat Struktural

BACA JUGA:Kemenaker Janjikan BSU 2025 Segera Dicairkan, Kapan?

Alasannya, untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga ruang kritis dalam organisasi.

“Dinas pendidikan dan PGRI punya fungsi masing-masing. Yang satu menjalankan regulasi, yang satu memperjuangkan aspirasi," tegasnya. 

"Kalau peran ini dicampur, bagaimana organisasi bisa mengkritik kebijakan secara objektif? Maka demi menjaga marwah profesi guru, Ketua PGRI sebaiknya bukan dari kalangan pejabat struktural,” tegas Nurholis.

Lebih jauh, Fraksi PKS berharap agar proses pemilihan Ketua PGRI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, terbuka, dan melibatkan suara mayoritas guru di lapangan. 

BACA JUGA:5 Obat Ampuh dalam Mengatasi Penyakit Flu Kucing

Hal ini penting untuk memastikan bahwa PGRI tetap menjadi organisasi yang berpihak kepada guru, bukan sekadar menjadi alat formalitas atau simbolik.

Fraksi PKS juga mengimbau semua pihak, termasuk jajaran eksekutif daerah, untuk menghormati kedaulatan organisasi masyarakat sipil seperti PGRI, demi menjaga iklim demokrasi dan profesionalisme dalam dunia pendidikan Kabupaten Cirebon.

Perlu diketahui, Konkab PGRI akan digelar selama dua hari, Senin hingga Selasa (23–24/6/2025) di gedung PGRI Kabupaten Cirebon. Selain memilih ketua (F1), agenda utama juga mencakup pemilihan wakil ketua (F2). 

Ada sepuluh kandidat yang bakal bertarung di Konkab PGRI. Namun, dua dari sepuluh calon ketua paling santer di bursa Konkab adalah, Yeyet Nurhayati SPd yang merupakan petahana dan Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Ronianto SPd MM. 

Sumber: