Perjuangan Kuwu Hulubanteng Lor Wujudkan Kantor Balaidesa Megah Tanpa Korupsi demi Warga Bahagia

Menariknya, kebijakan renovasi kantor Balaidesa, bukan ketika awal-awal Lukman Riva'i menjabat. Melainkan, di tahun ke-5 pada periodenya yang kedua.

"Renovasi Balaidesa ini bukan proyek mercusuar. Ide revitalisasi ini muncul setelah seluruh pengunaan Dana Desa dan anggaran lain yang menjadi hak desa telah digunakan untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.

BACA JUGA:Profil Igor Sergeev, Penyerang Tajam Uzbekistan yang Masuk Radar Persib Bandung

Awal-awal dirinya menjabat sebagai Kuwu, prioritas utama adalah membangun infrastruktur yang saat itu tertinggal dengan desa lain. 

"Meski kantor Balaidesanya memprihatinkan, tidak apa-apa. Terpenting, infrastruktur dulu yang dibangun, kerena untuk kepentingan masyarakat banyak," ungkapnya.

Setelah infrastruktur mulai dibangun dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, Lukman Riva'i masih punya pekerja lain yang tak kalah penting, yakni pemberdayaan masyarakat.

"Kita manfaatkan Dana Desa yang 20 persen untuk pengembangan BUMDes. Alhamdulillah, sekarang BUMDes kami sudah punya kafe dan peternakan sapi. Hasil keuntungannya bisa menjadi sumber PADes," tutur Lukman sambil berjalan menuju ruangannya.

Setelah semua sudah dirasakan manfaatnya, baru pembangunan diarahkan untuk merenovasi Balaidesa yang belum pernah dibangun ulang sejak mekar tahun 1982 silam.

"Fisik bangunan sudah selesai, tinggal kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, apa yang menjadi kebutuhan perangkat desa, berupa kantor yang representatif sudah kita penuhi, tinggal mereka balas dengan kasih pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," jelasnya.

Ditegaskan, Dana Desa atau apapun sumber keuangan Desa jika diimplementasikan dengan baik, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. 

Salah satunya kuncinya adalah, Kuwu harus menjaga integritasnya dengan baik. Terutama dihadapan perangkat desa dan masyarakat.

Kemudian, lanjut Lukman, pengawasan yang ketat perlu dilakukan oleh Kuwu terhadap jalannya roda pemerintahan.

"Kalau kitanya lengah, mungkin kita tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Tapi, jika Kuwunya tidak ada pengawasan, maka dia lalai, ini bisa menjadi awal kehancuran," tambahnya.

Selanjutnya, jangan lelah untuk bertanya kepada ahlinya. Jika seorang Kuwu tidak mengerti tentang penerapan aturan, harus sering berkomunikasi, interaksi dan konsultasi dengan pakarnya.

"Pengetahuan itu muncul dari ketidaktahuan, kita dari tidak tahu menjadi tahu kerena kita bertanya, bertanya kepada siapa? ya ahlinya."

Sumber: reportase