Walikota Cirebon Soal Penertiban PKL Sukalila, Effendi Edo: Pasti!

RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kota Cirebon akan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bantaran Kali Sukalila.

Namun, Pemkot Cirebon masih berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait rencana normalisasi Kali Sukalila tersebut.

Walikota Cirebon Effendi Edo memastikan penertiban PKL Sukalila tetap akan dilaksanakan. Hanya waktunya harus disesuaikan.

“Penertiban PKL Sukalila pasti akan kita tertibkan, kita masih menyinkronkan program BBWS. Normalisasi juga masih berjalan, nanti titik terakhirnya di Sungai Sukalila,” ujarnya saat ditemui di Balaikota Cirebon, Kamis (7/8/2025).

BACA JUGA:Tidak Ada Relokasi untuk PKL Bima Kota Cirebon, Simak Nih Kata-kata Walikota

BACA JUGA:MELESET! Eksekusi Pedagang Sukalila Cirebon Belum Terlaksana, Normalisasi Sungai Tak Sesuai Rencana

Edo mengatakan, langkah awal pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Bahkan, Pemerintah Kota Cirebon juga telah menyiapkan titik relokasi bagi para PKL agar tetap bisa berjualan di tempat yang lebih layak.

“Sosialisasi kepada para PKL di Sukalila terus dilakukan dan pasti akan direlokasi ke tempat yang lebih nyaman. Rencananya kan akan direlokasi ke PGC,” katanya.

Edo menyebutkan, Pemerintah Kota Cirebon juga berencana menjadikan bantaran Sungai Sukalila sebagai taman terbuka hijau setelah relokasi.

"Setelah direlokasi, bantaran sungai Sukalila itu akan dibuat taman. Taman lansia yang sudah kita pikirkan. Tapi sekarang kami fokus koordinasi dulu dengan BBWS, setelah itu baru melakukan penertiban,” sebutnya.

BACA JUGA:Pedagang Sukalila Terancam Gigit Jari, Ada atau Tidak Ganti Rugi dari Pemerintah? Simak Kata-kata Walikota

Effendi Edo menuturkan, bahwa relokasi PKL dan penataan bantaran sungai sudah masuk dalam rencana Pemkot Cirebon.

“Kalau eksekusi PKL, kita bakal sosialisasi dulu, waktunya ya secepat mungkin. Kita tidak ingin gegabah tanpa solusi,” kata Edo.

Sebelumnya, sorotan terhadap keberadaan PKL di bantaran sungai tak hanya datang dari warga, tapi juga dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Sumber: