KAI Tutup Nama BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon setelah Dikritik

BACA JUGA:KKP dan Komisi IV DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Barat

BACA JUGA:Pabrik Koper China Investasi di Indramayu, Target Serap 20 Ribu Tenaga Kerja

Sally menerangkan, sejak awal PT KAI yang terlebih dahulu menawarkan kerjasama naming right tersebut.

"Coba bayangin, sejak awal PT KAI sendiri yang menawarkan kerja sama kepada kami tentang naming right ini sudah dari 5 bulan yang lalu. Tapi kenapa menjelang hari H dibatalin begitu saya secara sepihak. Pastinya, keputusan ini sangat mengecewakan kami, karena prosesnya sudah begitu panjang, kontrak sudah saya tandatangani, acara sudah saya persiapkan dan undang sudah tersebar luas," terangnya.

Disebutkan Sally, pihaknya menyadari persoalan tersebut yang menjadi polemik di masyarakat.

"Kami sangat memahami hal ini dimulai dari perdebatan pro dan kontra di media sosial. Memang, di Cirenon penggunaan nama lokal pada fasilitas publik ini hal yang baru," sebutnya.

Sally menegaskan, terkait hal tersebut (Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi) sama sekali tidak ada perubahan nama.

"Bagi masyarakat yang khawatir akan perubahan nama, kami pastikan dan jelaskan tidak ada perubahan baik nama maupun gedung cagar budaya. Nama Stasiun Cirebon tidak kami rubah. Hanya ditambah jadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. Jadi, nama Stasiun Cirebon masih tetap ada," tegasnya.

Sally berharap, BT Batik Trusmi bisa setara dengan brand-brand nasional.

"Kami mohon kepada yang terhormat Dirut PT KAI, kementerian terkait, dan anggota DPRD Kota Cirebon, kami mohon dengan sangat kami brand lokal hanya ingin bermimpi besar agar batik Trusmi bisa setara dengan brand-brand nasional. Agar wisata Cirebon tidak stagnan agar ekonomi kerakyatan terus terus bergerak. Jadi kami tolong jangan matikan mimpi kami ini," ucapnya.

Di tempat terpisah, Umar S Klau Anggota DPRD Kota Cirebon mengatakan, kerjasama Naming Rights PT KAI Daop III Cirebon dan BT Batik Trusmi batal.

"Sukses terus untuk managemen BT Batik Trusmi. Yakin, ini keputusan terbaik. Percayalah, bukan intervensi. Ini negara, semua harus taat asas. Ada aturan main yang wajib diikuti. Aturan Naming Rights ini masih abu-abu. Di kementrian Perhubungan belum ada juklak juknis yang terang. Lebih baik dihindari. Jangan berkiblat pada stasiun lain. Kita Cirebon, bukan daerah lain. Kita hanya bahas Cirebon. Daerah lain, silahkan bukan urusan kita. Sekali lagi kita sarankan, batal lebih baik daripada dilanjut kerjasamanya akan beresiko hukum di kemudian hari. Pasti panjang urusan dan pasti tidak sehat untuk iklim usaha," katanya.

Sumber: