Penyelesaian Utang Tunda Bayar Pemkab Kuningan Dinilai Lamban

Pihaknya meminta, agar hal ini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran.

Tak hanya itu, Fraksi PPP-Demokrat menegaskan agar Pemda Kuningan memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh temuan serta rekomendasi dalam LHP BPK RI. 

BACA JUGA:Ketua DPRD Soroti Perlindungan Hukum Bagi Guru

BACA JUGA:Cara Pelaku Pariwisata Ciayumajakuning Gaet Wisatawan

Reni menyatakan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, merupakan alarm penting yang perlu disikapi dengan sungguh-sungguh.

"Opini WDP ini sangat berbeda dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang pernah kita raih. Maka Bupati beserta jajaran harus berkomitmen untuk memperbaikinya, demi mengembalikan kepercayaan publik dan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Fraksi PPP-Demokrat juga mencatat bahwa realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp2,8 triliun lebih atau 90,07% dari target Rp3,1 triliun lebih. 

Namun, mereka menilai bahwa proporsi belanja operasi masih jauh lebih besar dibandingkan belanja modal, yang menunjukkan orientasi anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan publik secara langsung.

BACA JUGA:Sekda Jabar Pastikan Aset Pemdaprov di Daerah Terlindungi dan Bermanfaat

BACA JUGA:PT KAI Daop 3 Cirebon Hadirkan Kereta Makan Premium di KA Cakrabuana dan KA Gunungjati

"Kebijakan pengelolaan anggaran saat ini belum sepenuhnya berbasis pada kinerja pembangunan maupun keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Ini perlu menjadi bahan introspeksi bersama," terangnya.

Pihaknya menyerukan agar ke depan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah dilakukan dengan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 

Mereka juga menekankan pentingnya memperkuat peran legislatif dalam seluruh siklus penganggaran, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkinerja.

Sumber: