Penyelesaian Utang Tunda Bayar Pemkab Kuningan Dinilai Lamban

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Penyelesaian utang tunda bayar oleh Pemerintah Kabupaten KUNINGAN, beberapa kalangan menilai berjalan lamban.

Bahkan, persoalan utang Pemkab Kuningan yang sudah berjalan hampir satu tahun ini, penyelesaiannya dinilai berbelit-belit dan tidak memuaskan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPP-Demokrat) DPRD Kabupaten Kuningan.

Utang tunda bayar Pemda Kuningan yang mencapai lebih dari Rp96 miliar pada tahun anggaran 2024, belum tuntas hingga saat ini.

BACA JUGA:Long Weekend dan Libur Sekolah, Jalur Pendakian Gunung Ciremai Ramai

BACA JUGA:Diduga Bobol Laci Kasir Toko Pakaian di Kota Cirebon, Seorang Pemuda Diamankan Polisi

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP-Demokrat menilai penanganan masalah ini berjalan lamban dan berbelit-belit. 

Juru Bicara Fraksi PPP-Demokrat, Reni Parlina menyatakan, penundaan pembayaran belanja daerah membawa dampak negatif yang luas, terutama pada sektor infrastruktur, gaji pegawai, dan layanan publik. 

Menurutnya, kontraktor adalah pihak yang paling terdampak karena berisiko mengalami kesulitan keuangan hingga kebangkrutan akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.

"Selain itu, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga terganggu karena anggaran operasional yang tidak cair tepat waktu. Kami mendesak Pemda Kuningan, agar lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.

BACA JUGA:Diberdayakan BRI, UMKM Kopi Asal Toraja Ini Bisa Ekspor dan Jadi Pemasok Coffee Shop di 5 Negara

BACA JUGA:Penunjukan Nurhayati Jadi Ketua DPRD Indramayu Dibayangi Isu Tak Sedap

Fraksi PPP-Demokrat juga menyoroti banyaknya fasilitas umum yang masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Mulai dari bangunan sekolah yang perlu direhabilitasi hingga kondisi jalan di berbagai wilayah yang rusak dan belum tersentuh perbaikan. 

Sumber: