PHRI Minta Insentif Fiskal Ke Pemerintah

PENGUSAHA Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta dukungan insentif dari pemerintah, berupa hibah pariwisata dan diskon wisata kembali digulirkan di 2021 ini. Kebijakan ini disebut banyak manfaatnya bagi pelaku industri dalam menyiasati kondisi sektor pariwisata yang lemah akibat pandemi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PHRI , Hariyadi B. Sukamdani, dalam Rakernas PHRI secara virtual hari ini, Kamis (18/3). Hariyadi mengatakan, meski insentif sebelumnya tidak secara penuh menutupi biaya operasional, namun setidaknya hibah itu bisa meringankan beban pelaku usaha.

“Tapi ada sejumlah catatan, salah satunya dalam pelaksanaannya hibah pariwisata tidak bisa dinikmati oleh pelaku usaha di Makasar Sulawesi Selatan karena alasan administrasi,” ujar Hariyadi.

Menurutnya, bantuan hibah pariwisata akan menjadi sangat baik bagi industri pariwisata, asalkan hibah tersebut dilakukan penyesuaian alokasi tahun ini.

“Tapi paling engga Makasar diberi kesempatan di anggaran 2021,” tuturnya.

Selain itu, ia berharap agar paket diskon wisata bisa dilanjutkan dengan sasaran penerima lebih ditingkatkan. Insentif ini menurutnya bisa mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Dengan begitu diharapkan industri pariwisata bisa kembali bergairah secara bertahap.

“Diskon wisata kami harap bisa berjalan kembali, kami udah bertemu dengan pihak Kemenparekraf untuk membicarakan diskon ini. Diskon ini sebagian diberikan ke traveller dan sebagian diberikan pada airlines dan hotelnya,” sambungnya.

Menanggapi hal itu Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menegaskan bahwa dana hibah pariwisata akan dilanjutkan. Bahkan tahun ini anggaran hibah dinaikkan menjadi Rp2,7 – Rp3 triliun. Namun hibah ini masih menunggu finalisasi dan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pihaknya berjanji akan memperjuangkan agar dana hibah tetap disediakan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Estimasinya antara Rp 2,7 – 3 triliun, namun finalisasi nanti di Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan, kami akan bantu push,” jelasnya.

Sementara terkait dengan diskon wisata, pemerintah masih mempertimbangkannya. Sebab dari evaluasi yang dilakukan peningkatan mobilitas masyarakat termasuk untuk keperluan wisata menjadi pemicu kenaikan positivy rate kasus Covid-19.

Meski diakuinya bahwa pelayanan hotel, restoran dan juga airlines secara ketat menerapkan protokol kesehatan, namun pemicu munculnya berbagai kasus bisa terjadi dari sumber lain di luar sektor wisata.

“Ini masih kita kaji, sebab ada lonjakan kasus di beberapa daerah ketika momen liburan, maka ini menjadi catatan apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya. (git/fin).

Sumber: