Yamaha-detail

Pemerintah Jangan Lihat Kritik atau Oposisi Sebagai Ancaman

Pemerintah Jangan Lihat Kritik atau Oposisi Sebagai Ancaman

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar--

Radarcirebon.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan kritik kepada pemerintah masih sangat dibutuhkan. Dia menekankan pemerintah harus melihat kritik ataupun oposisi sebagai nilai tambah, bukan ancaman.

Seperti yang disampaikan Cak Imin bahwa kebebasan harus terPemerintah Jangan Lihat Kritik atau Oposisi Sebagai Ancamanus menjadi prioritas utama. Pasalnya, dalam kebebasan pers terdapat hak asasi manusia untuk memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bebas merdeka dan kepada media untuk bebas menyampaikan berbagai informasi yang berkembang.

"Pemerintah hendaknya atau siapun kepemimpinan ini harus bisa melihat kritik atau oposisi sebagai nilai tambah, bukan nilai ancaman sehingga kritik tetap dibutuhkan. Tanpa kritik kita akan mudah salah jalan," jelas Cak Imin dikutip dari siaran persnya, Sabtu (6/8/2022).

Menurut dia, kebebasan berbicara dan berekspresi kerap kali dinilai kebablasan seiring berkembangnya dunia media belakangan ini yang begitu dahsyat. Terutama, media digital yang nyaris tanpa batas.

BACA JUGA:Pelaku Teror Desa Mulyorejo Jember Ditangkap, Begini Situasi di Lokasi

"Kemajuan teknologi digital telah membuat perubahan dramatis dalam semua aspek, termasuk relasi negara atau pemerintah dengan stakeholder dunia media," ujarnya.

Cak Imin menuturkan media di era digital ini, terutama media-media mainstream harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Pemerintah, kata, dia harus menjadikan perkembangan digital memiliki keuntungan bagi rakyat secara langsung.

"Pembatasan-pembatasan harus diubah menjadi kolaborasi bagi kemajuan teknologi digital,” kata Cak Imin.

Disisi lain, kebebasan masyarakat atau media juga dibatasi oleh kekebasan manusia yang lain. Oleh sebab itu, undang-undang tetap diperlukan untuk mengatur.

BACA JUGA:Cari Ketua Umum Baru, POC Gelar Rapat Besar Anggota Luar Biasa

Khususnya, dalam mengatur hal-hal mengenai isu-isu SARA (suku, ras dan agama) bisa tetap terjaga. Hal ini agar kekebasan yang ada mengganggu pesatuan dan kesatuan bangsa.

"Jadi semua harus berkolaborasi. Tidak harus mentang-mentang pemerintah, mentang-mentang masyarakat, mentang-mentang dunia media atau mentang-mentang pemred (pemimpin redaksi) juga tidak bisa, mentang-mentang presiden juga tidak bisa," tutur dia.

"Semua harus dalam satu keseimbangan, equilibrium untuk menjaga kebebasan itu tetap terjaga," sambung Cak Imin dilansir dari liputan6.com.
Dia meyakini bangsa Indonesia akan maju apabila kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat juga terus terjaga sampai kapanpun.

"Demokrasi ekonomi jalan, demokrasi politik jalan, dan demokrasi sosial berlangsung dengan sangat baik," pungkas Cak Imin.

BACA JUGA:Sambut HUT Kemerdekaan RI, Pelaku UMKM Berinovasi Kreasikan Seserahan

Sumber:

....