Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Teryata 68 Persen Dinikmati Rumah Tangga Berkecukupan

Radarcirebon.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 68 persen konsumsi LPG atau Elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi dinikmati oleh rumah tangga mampu atau golongan 60 persen masyarakat kaya.

Sementara itu, hanya 32 persen konsumsi Elpiji 3 kg yang dinikmati masyarakat tidak mampu atau 40 persen golongan rumah tangga terbawah.

"Jadi ini relatif sedikit memang dibanding Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, namun salah sasarannya lebih banyak," ungkap Sri Mulyani, Jumat 26 Agustus 2022.

BACA JUGA:Pemerintah Provinsi Jawa Barat Siapkan Strategi Kembangkan Ekonomi Kreatif

Ia melanjutkan, kondisi tersebut tak berbeda jauh dengan konsumsi pertamax yang mendapatkan subsidi dari PT Pertamina, dimana 86 persen konsumsi Pertamax, yang saat ini tidak sesuai dengan harga keekonomiannya, dinikmati oleh 60 persen masyarakat terkaya di Indonesia atau sebanyak 4,51 juta kiloliter (kl).

Sedangkan kelompok 40 persen masyarakat terbawah hanya mengonsumsi pertamax sebanyak 760 ribu kl atau 14 persen.

Adapun Pertamina menanggung selisih harga keekonomian pertamax sebesar Rp17.300 per liter dengan harga jual eceran sebesar Rp12.500 per liter, yakni Rp4.800 per liter atau 27,7 persen dari harga keekonomiannya.

Dengan demikian, Bendahara Negara tersebut menilai subsidi energi senilai Rp502 triliun yang diberikan dan berpotensi meningkat menjadi Rp698 triliun pada tahun ini justru dinikmati mayoritas oleh kelompok menengah atas.

BACA JUGA:Besok, IJTI Cirebon Raya Gelar Muskorda dan IJTI Award 2022

"Kelompok yang paling miskin justru mendapatkan manfaat sangat kecil dari subsidi ini," tutur Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, subsidi energi sebesar Rp502 triliun pada 2022 setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit (RS).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian Terkait Kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022.

Hitungan tersebut berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun satu rumah sakit kelas menengah senilai Rp150 miliar.  

BACA JUGA:Kodim 0615 Kuningan Pimpin Latihan Simulasi Hadapi Gunung Ciremai Meletus

"Kalau Menteri Kesehatan sekarang meminta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit, ini bisa sampai ke seluruh pelosok," kata Sri Mulyani.

Selain itu, dana jumbo tersebut juga setara dengan pembangunan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per SD sebesar Rp2,19 miliar, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.

Ia melanjutkan, dana Rp502 triliun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.

Kemudian, dana subsidi energi itu juga setara dengan pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan biaya Rp12 miliar per unit, khususnya untuk di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang tidak menikmati subsidi Rp502 triliun.

BACA JUGA:OJK Berkomitmen Percepat Penyelesaian Rekomendasi dari BPK RI

"Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa angka subsidi energi tahun 2022 adalah angka yang sangat besar dan sangat nyata, bahkan ini masih belum cukup," tuturnya.

Sri Mulyani mengungkapkan perkiraan belanja subsidi dan kompensasi BBM akan melebar Rp195,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp698 triliun, yang disebabkan tren harga minyak dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat hingga nilai tukar rupiah.

Adapun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) meningkat dari 100 dolar AS per barel menjadi 105 dolar AS per barel dan kurs rupiah naik dari Rp14.450 per dolar AS menjadi Rp14.700 per dolar AS.

BACA JUGA:Forum LPM dan Paguyuban RW Datangi Kantor DPRD Kota Cirebon, Mereka Ingin Bawal Dianggarkan Kembali

Volume konsumsi pertalite juga diperkirakan Bendahara Negara naik 126 persen dari kuota 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 juta kiloliter dan solar kemungkinan meningkat 115 persen dari kuota 15,1 juta kiloliter menjadi 17,44 juta kiloliter pada akhir tahun ini. (jun/fin)

 

 

 

Sumber: reportase