Penentuan 1 Syawal 1444 H Kemungkinan Ada Perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Berbeda dengan awal Ramadhan, penentuan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri kemungkinan ada perbedaan.

1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini antara organisasi Muhammadiyah dengan pemerintah akan berbeda satu hari.

Muhammadiyah dengan kriteria hisab hakiki wujudl hilal, telah menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 21 April 2023.

BACA JUGA:Mahfud MD Bentuk Satgas untuk Bongkar Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu

Sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, akan menunggu keputusan sidang isbat.

Sehingga, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, penentuan hari 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri berdasarkan keputusan pemerintah akan ditentukan setelah sidang isbat.

Sidang isbat sendiri, kata Kamaruddin akan digelar tepat 29 Ramadhan atau pada tanggal 20 April 2023.

BACA JUGA:Indra Sjafri Coret 11 Pemain dari TC Timnas U-22 untuk SEA Games 2023 Kamboja

"(Untuk sidang) isbat itu tanggal 20 April, hari Kamis, tanggal 29 Ramadhan," jelasnya di Jakarta, Kamis 6 April 2023 lalu.

Selain itu, dalam sidang isbat nanti Kemenag juga akan mengundang sejumlah pihak.

Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam untuk menyepakati penanggalan 1 Syawal 1444 H.

Kamaruddin meminta agar masyarakat berlapang dada jika akhirnya Idul Fitri 1444 H atau Lebaran 2023 terjadi perbedaan hari.

BACA JUGA:Puasa Tak Halangi Rupbasan Cirebon Memelihara Barang Sitaan KPK

Kemenag sendiri menegaskan tidak mempermasalahkan jika memang kenyataannya Lebaran 2023 terjadi perbedaan hari.

Kamaruddin mengimbau agar masyarakat tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah.

"Kita tahu di Indonesia ini, kan, ya itu, lah, Indonesia itu demokratis banget," katanya.

"Pemerintah memutuskan Lebaran besok, tapi ada Lebarannya besok lagi atau belum mengikuti pemerintah, nggak ada masalah," jelasnya.

BACA JUGA:bjb Berbagi Ramadan Memberi 1444 H Terbar Kebermanfaatan Bagi Masyarakat

Ia menjelaskan, setiap negara punya kaidah dan keputusannya masing-masing.

Jika suatu negara telah menetapkan sesuatu, maka masyarakatnya harus mengikuti keputusan negara.

"Di Saudi atau di Malaysia atau di negara-negara lain karena ada kaidah agamanya, istilahnya bahwa keputusan hakim, keputusan negara, itu menghilangkan perbedaan.

"Kalau negara sudah mutusin begitu, semua harus ikut. Itu kaidahnya," terangnya.

BACA JUGA:Tingkatkan Literasi Pasar Modal Syariah, OJK Beri Edukasi Fatayat NU

Hanya saja di Indonesia, menurutnya, sangat demokratis, adanya perbedaan sudah menjadi hal biasa.

Pemerintah juga tak bisa memaksa jika itu memang sudah menjadi keyakinan masing-masing pihak.

"Karena kita bukan negara agama, kita negara demokrasi yang religius, ya kita nggak bisa maksa karena itu keyakinan," jelasnya.

BACA JUGA:Hore! Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Arus Mudik, Ridwan Kamil: Hanya Satu Jalur Dipakai

Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir telah mengimbau kepada masyarakat agar dapat memahami perbedaan.

Jika Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab hakiki wujudl hilal, maka pemerintah akan menetapkan 1 Syawal dengan kriteria baru MABIMS.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Bangun Gedung Pencak Silat Kelas Dunia, Disini Lokasinya

Wujudl hilal berdasarkan kriteria baru MABIMS mengacu pada imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapaian ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Sehingga Kementerian Agama perlu melakukan sidang isbat kembali untuk memastikan bahwa hilal sudah terlihat sesuai kriteria baru MABIMS. (jun)

Sumber: reportase