3 Daerah yang Bakal Jadi Pengganti Bandung untuk Pusat Pemerintahan Jawa Barat, Nomor 2 Ada Bandaranya

3 Daerah yang Bakal Jadi Pengganti Bandung untuk Pusat Pemerintahan Jawa Barat, Nomor 2 Ada Bandaranya

Walini, Kertajati dan Tegalluar adalah 3 daerah calon pengganti Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.-BPJT-radarcirebon.com

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Wacana pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang akan dipindahkan sempat mengemuka di akhir tahun 2022.

Ada 3 daerah yang digadang-gadang bakal menjadi kota baru pengganti Bandung untuk pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Ketiga daerah yang dimaksud adalah Kecamatan Kertajati bersama Kawasan Rebana, Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Tegalluar di Kecamatan Bojongsoang.

Wacana tersebut awalnya mengemuka ketika Gubernur Jabar, M Ridwan Kamil mengajukan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar ke DPRD.

BACA JUGA:Datang Pelatih Baru Lagi, Langsung Kerja Pimpin Latihan Persib Pasca Ditahan Barito Putera

Kemudian disertai dengan usulan dilakukan studi dan kajian terkait pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Meski kemudian yang ramai menjadi perbincangan publik adalah berkaitan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang akan pindah.

Namun, Ridwan Kamil menegaskan bahwa yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan. Bukan ibu kota provinsi yang tetap di Bandung, karena 2 hal tersebut berbeda.

Ketika itu, Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa wacana sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2010 atau saat Gubernur Jawa Barat dijabat Ahmad Heryawan (Aher). Tetapi pada waktu itu, belum dibuatkan studi.

BACA JUGA:Kandang Persib Tidak Angker Lagi Bagi Tim Lawan, Achmad Jufriyanto Sampai Memohon Hal Ini ke Bobotoh

Dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Jawa Barat yang disahkan pada tahun 2019, juga telah diikuti dengan persetujuan pengkajian pemindahan tersebut oleh DPRD Jabar.

Alasan utamanya adalah Kota Bandung semakin menurun daya dukungnya untuk menjadi pusat pemerintahan.

Kota Bandung selain menjadi ibu kota provinsi juga menjadi pusat pemerintahan. Kemudian menjadi pusat perekonomian, perdagangan hingga pariwisata.

Akibatnya, daya dukung kota dengan luas 167,7 kilometer persegi tersebut kian menurun dan muncul banyak masalah seperti kemacetan hingga mobilitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: