Jalsah Salanah Ahmadiyah Kuningan Dilarang, Ribuan Perempuan dan Anak-anak Terlantar di Stasiun dan Terminal

Dikatakannya, negara harusnya hadir untuk memberikan perlindungan haknya terkait dengan bagaimana warganya itu untuk berkeyakinan, beragama dan berkumpul serta bukan menjadi pihak yang menghambat pemenuhan hak.

"Jadi ini sesuatu yang justru kebalikannya, melanggar konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas, mengakui kebebasan beragama, berkeyakinan, juga berkumpul," katanya.

BACA JUGA:10 Kutipan Zeno dari Citium Pendiri Stoikisme, Cocok Jadi Panduan Hidup Tenang Bahagia

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Sopir Mengantuk, Mobil Boks Terguling Tabrak Media Tengah Jalan di Kedawung

Alimatul Qibtiyah menegaskan, apa yang dilakukan JAI dengan acara dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena tidak melukai orang lain dan digelar ditempat sendiri.

"Nah kalau ini kemudian dilarang, ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak melanggar HAM. Kenapa, kan juga tidak melukai orang lain. Tentunya kedepannya tidak terulang lagi, tentang pencerabutan hak hak warga bangsa didalam mengekpresikan beragama," tegasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Komisioner KPAI, Sylvana Apituley menerangkan, pihaknya juga telah mengumpulkan informasi data komprehensif dan akan berdialog dengan pemerintah daerah Kuningan.

"Pertama-tama tentu KPAI akan mengumpulkan informasi data yang komprehensif dari pihak Ahmadiyah mengenai pengalaman mereka kemudian tentu kami akan berdialog dengan pemerintah daerah untuk peristiwa pelarangan ini," awalnya menerangkan.

Sylvana lebih mengutarakan akan mencari jawaban terkait siapa yang memberi perintah dan siapa yang bertanggung jawab atas larangan tersebut.

"Kami tentu ingin tahu apa dasarnya mengapa ini dilakukan Siapa yang memberi perintah Siapa yang bertanggung jawab atas pelarangan ini. Paling penting adalah kenapa," katanya.

Sumber: