Jokowi Tunjuk Mantan Wakil Ketua KPK sebagai Kepala SKK Migas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amin Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Keputusan Jokowi tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 189/M/2014 yang diteken pada 18 November 2014. Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Rabu (19/11). “Kemarin malam (18/11), saya menerima salinan Keputusan Presiden, tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan (Kepala) SKK Migas. Keppres 189/M/2014 ini mengangkat Bapak Amin Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas. Saat keppres diterbitkan, Bapak Amin sudah bisa bekerja sebagai Kepala SKK Migas yang baru,\" papar Sudirman yang kemarin didampingi Menteri BUMN Rini Soewandi. Sudirman melanjutkan, keppres tersebut juga mengatur pemberhentian mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang tersangkut kasus korupsi, terhitung sejak 22 April lalu. Selain itu, keppres tersebut memberhentikan Plt Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko. \"Keppres ini berhentikan keduanya sebagai kepala SKK Migas, terhitung mulai 22 April 2014,\"ujarnya. Penetapan Amin sebagai Kepala SKK Migas, kata Sudirman, telah melalui proses seleksi. Proses seleksi pimpinan tersebut dilakukan sejak dua pekan lalu. Dia menguraikan, sesuai prosedur, pertama, pihaknya menyampaikan surat berisi nama-nama usulan pimpinan SKK Migas pada pada Komite Pengawas SKK Migas. Kemudian usulan dari Menteri ESDM diproses oleh Komite Pengawas untuk diseleksi. Menteri ESDM menyampaikan lima nama, kemudian komite menyaring informasi dari berbagai pihak. Termasuk melakukan assessment dari pihak ketiga, independen, dan mengkaji dokumen atas usulan komite. Dari situ, tambah Sudirman, Komite Pengawas SKK Migas mengembalikan usulan menteri dan mengerucutkan nama. Dari lima nama menjadi dua nama. Kedua nama itulah yang kemudian disampaikan pada Presiden Jokowi. \"Dua nama itu dipilih dan lalu ditetapkan dengan Keputusan Presiden,\"ujarnya. Menurut Sudirman, kedua nama tersebut sama-sama memiliki integritas dan kompetensi tinggi di bidang masing-masing. Namun, dia tidak menyebut siapa kandidat di samping Amin Sunaryadi. Sudirman hanya mengatakan bahwa pilihan Presiden Jokowi dinilai tepat. Karena kepala SKK Migas memikul tugas yang cukup berat. Apalagi, pasca kasus Rudi Rubiandini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap SKK Migas menurun drastis. “SKK Migas memang harus diurus oleh seorang pejuang. Dan menurut pendapat saya, pak Amin punya kategori sebagai pejuang. Jasa beliau, sebagai salah satu pimpinan KPK jilid pertama adalah mendesain sistem kerja KPK. Dan kekuatan beliau, sebagai orang yang sangat concern pada sistem kelembagaan sangat dibutuhkan SKK Migas. Karena itu, tugas penting lingkungan ESDM adalah membangun kepercayaan, kita butuh figur beliau (Amin) untuk itu,\" jelasnya. Terpisah, Jubir KPK Johan Budi S P mengatakan, pihaknya menyambut baik penunjukan Amin Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas. Harapan tumbuh bahwa pengalamannya sebagai unsur pimpinan lembaga antirasuah bisa memberi dampak positif. \"Kami berharap dengan terpilihnya Amin Sunaryadi mempercepat proses reformasi pengelolaan bisnis migas,\" ujarnya. Lebih lanjut Johan menjelaskan, sisi akuntabilitas dan transparansi di lembaga yang pernah dipimpin Rudi Rubiandini itu bisa cepat. KPK melihat ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan bisnis migas. Salah satunya mampu menolak dan tegas dalam menghadapi intervensi kepentingan bisnis dan politik. Menurut Johan, itu penting karena besarnya capital dalam bisnis di tubuh SKK Migas. Buktinya, Rudi Rubiandini tidak bisa tahan dan malah terjerat perkara korupsi yang berujung pada tangkap tangan. \"Dalam kasus SKK Migas yang ditangani oleh KPK menunjukan ada dugaan terjadi dua hal itu,\" tuturnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, institusinya memang bersemangat memberantas mafia migas. Itu dibuktikan dengan penetapan mantan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka. Pria asal Jogjakarta itu menyebut penetapan Jero sebagai bagian dari menelisik aspek-aspek struktural mafia migas. (ken/dim)

Sumber: