Defisit Rp30,4 Miliar

Porsi RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi menyampaikan pengantar nota keuangan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin (2/11). RAPBD 2016 diketahui defisit Rp30,4 miliar. Dalam hantaran nota keuangan tersebut, Bupati Sunjaya menjabarkan substansi ringkasan RAPBD tahun 2016. Pada sisi anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2016 mendatang, dialokasikan sebesar Rp2,96 T mengalami kenaikan sebesar Rp166 M atau 5,94 persen dari target APBD tahun 2015 sebesar Rp 2.79 T. Pada proporsi pendapatan daerah ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp23,07 M dari target APBD tahun 2015, sehingga target tahun 2016 menjadi sebesar Rp463,52 M. “Perolehan PAD ini antara lain berasal dari hasil pajak daerah sebesar Rp141,63 M atau naik 9,79 persen, retribusi daerah sebesar Rp35,088 M atau turun 0,46 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp9,617 M atau naik 8,14 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp277,19 M atau naik 3,98 persen dari target APBD tahun 2015,” ujarnya. Kemudian, sumber pendapatan lainnya dari dana perimbangan yang menjadi variabel penyumbang paling dominan pada struktur penerimaan total pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 2,80 persen atau Rp44,43 M dari target APBD tahun 2015. Perolehan dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang direncanakan sebesar Rp1,54 T mengalami kenaikan sebesar Rp110, 7 M atau 7,73 persen. Ditambah, dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp90,94 M atau meningkat sebesar Rp 7,79 M dari target APBD tahun 2015. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 865, 56 M atau mengalami peningkatan sebesar Rp98,54 M atau 12,85 persen dari target APBD tahun 2015. “Perolehan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana bagi hasil dari Provinsi Jawa Barat yang mengalami kenaikan sebesar Rp 55.522.724.564 dan dana penyesuaian yang mengalami kenaikan juga sebesar Rp 43.024.841.288. Sementara, bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 belum diproyeksikan, karena belum diperoleh informasi besaran pagu yang akan diperoleh pada tahun 2016,” imbuhnya. Dari sisi anggaran belanja, pada tahun 2016 mendatang diproyeksikan sebesar Rp2,99 T. Besaran anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 162 M atau 5,73 persen dari target APBD tahun 2015. Komponen anggaran belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,05 M. “Rencananya, belanja tak langsung ini akan dilalokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,729 T, belanja hibah sebesar Rp5,644 M, belanja bantuan sosial sebesar Rp4,87 M belanja bagi hasil sebesar Rp17,67 M , belanja bantuan keuangan sebesar Rp290,23 M dan belanja tak terduga sebesar Rp5,2 M,” ungkapnya. Melihat rumusan belanja tersebut, bupati mengatakan persentasi proporsi besaran belanja pada RAPBD tahun 2016 untuk belanja tak langsung sebesar 68,59 persen dan belanja langsung sebesar 31,41 persen. Diakui oleh bupati, proporsi belanja tidak langsung masih cukup tinggi, dia beralasan alokasi belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana gaji ke-14 yang proporsinya mencapai 57,78 persen dari jumlah belanja daerah. “Sementara untuk belanja publik dari struktur alokasi belanja yang ditempatkan dalam belanja tidak langsung mencapai 10,81 persen, terdiri dari dana desa dari APBN dan APBD sebesar 10,25 persen, alokasi belanja hibas dan bantuan social 0,35 persen dari belanja daerah dan alokasi belanja tak terduga sebesar 0,21 persen dari belanja daerah pula,” katanya. Terkait kecilnya proporsi belanja langsung, dia beralasan belum diketahuinya besaran penerimaan dari DAK dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, Bupati berkilah proporsi belanja langsung tetap memprioritaskan terhadap pendidikan sebesar 44,22 persen dan kesehatan sebesar 17,13 persen dari rencana belanja daerah tahun 2016. “Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama kami,” kilahnya. Dari proporsi pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD tahun 2016 ini, ternyata masih mengalami defisit sebesar Rp30,4 M. Bupati kembali berujar defisit ini akan ditutupi pembiayaan netto. Sebab, dari sisi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 sebesar Rp58,4 M. “Selain untuk menutupi defisit, sisa SiLPA tersebut rencananya akan digunakan untuk penyertaan modal kepada Bank bjb dan PD BPR sebesar Rp8 M dan pembentukan dana cadangan pemilukada tahun 2018 sebesar Rp20 M,” terangnya. Menanggapi pengantar nota keuangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH mengatakan yang perlu dicermati adalah proporsi anggaran pendapatan daerah. Meski mengalami kenaikan dari sektor pajak dan lain-lain pendapatan yang sah, tapi, dari sektor retrubusi mengalami penurunan sebesar 0,46 persen. Artinya, inovasi dan pelayanan dalam menarik retribusi selama kurun waktu 2015 belum ada peningkatan. “Retribusi itu bisa dipungut, jika kita memberikan pelayanan yang optimal. Ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD di Badan Anggaran (Banggar),” katanya. Dalam pembahasan RAPBD tahun 2016, DPRD Kabupaten Cirebon akan lebih memfokuskan pada target pencapaian kinerja yang mestinya dipahami oleh masing-masing kepala OPD. Sebab, jika pencapaian kinerja itu baik, dengan sendirinya program kerja akan mengikuti dan tentu saja akan ada support anggaran. (jun)    

Sumber: