5 Korban HS Segera Diperiksa

Polisi Mengaku Kesulitan, karena Saksi Tutup Mulut  CIREBON – Kepolisian terus berupaya membongkar kasus mafia CPNS RSUD Gunung Jati Cirebon yang diduga melibatkan HS. Setelah memeriksa tiga saksi, yakni Sulani, Yayat Sudrajat, dan Harpeni, rencananya minggu depan kepolisian akan memeriksa lima nama yang menjadi korban HS, yakni S, SP, DA, AS, NH. “Minggu depan kita akan fokus pada pemeriksaan lima nama yang diduga merupakan korban HS. Nama-nama seperti S, SP, DA, AS, dan NH kita terima dari berbagai sumber minggu-minggu ini,” ujar Kapolsek Utara Barat (Utbar), Kompol Hasanudin kepada Radar, kemarin. Pada kesempatan itu, Hasanudin mengaku, kesulitan dalam penyelidikan kasus mafia CPNS, karena para saksi yang telah diperiksa, tidak terlalu banyak bicara. Hal lain, para korban tidak segera melaporkan kasus mafia CPNS yang dialaminya kepada polisi. “Kesannya para korban tutup mulut karena tidak mau melaporkan kasus mafia CPNS ini kepada kepolisian. Sehingga kita kesulitan mengungkap kasus ini. Saya mengimbau kepada pihak yang menjadi korban kasus CPNS untuk segera melaporkan kepada kami,” ujar Hasanudin. Terpisah, akademisi yang juga pengamat hukum Irsad Sidik SH mengatakan, bahwa mafia CPNS di RSUD Gunung Jati merupakan kesalahan. Karena bagaimana pun, RSUD Gunung Jati tidak berhak menerima pagawai baru, yang punya hak menerima pegawai baru atau PNS adalah Pemkot yang dilakukan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). “Jelas ini pelanggaran, karena yang mempunyai hak menerima PNS adalah Pemkot melalui BKD. Rumah Sakit Gunung Jati tidak punya hak itu,” ujar dosen hukum Unswagati Cirebon ini. Masih menurut Irsad, sebenarnya wali kota pun turut bertanggung jawab dalam kasus mafia CPNS, karena menempatkan beberapa pejabat tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Akibatnya, berdampak kepada kinerja dan munculnya kasus mafia seperti ini. “Ya pemimpin daerah juga harus bertanggung jawab, karena yang menempatkan orang-orang pada jabatan tersebut adalah pemimpin daerah. Sementara ini, penempatan para pejabat di lingkungan Pemkot pun bukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya seperti ini,” ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ini. Apabila ingin diperbaiki, lanjutnya, harus mengubah semuanya, mulai dari pimpinan rumah sakit, dilanjutkan dengan bawahannya. Baginya, seorang pimpinan harus memiliki kemampuan managerial yang tinggi. Sistem perekrutan CPNS pun harus diubah agar tidak ada oknum yang bermain. “Kalau mau diperbaiki harus mulai dari atas baru ke bawah, sistem perekrutan PNS pun harus diubah juga,” tegasnya. (den)           Berdasarkan pantauan Radar, untuk minggu ini Polsek Utara Barat yang menangani kasus mafia CPNS, telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga saksi. Tiga saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Ubtbar.     Berdasarkan pantauan Radar, untuk minggu ini Polsek Utara Barat yang menangani kasus mafia CPNS, telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga saksi. Tiga saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Ubtbar.

Sumber: