Komisi III Cuci Tangan, Disdik Bantah Telibat Kekacauan PPDB

CIREBON - Komisi III DPRD cuci tangan. Bahkan mengklaim tak ada anggota yang terlibat dalam aksi titip menitip PPDB tingkat SMP. Ketua Komisi III DPRD, dr Doddy Aryanto mengatakan, sejak Peraturan Walikota (Perwali) 25/2017 dibuat, Komisi III berupaya tidak melenceng dari aturan. Faktanya, sejumlah sekolah justru \'jebol\', menampung siswa meski sudah melebihi kuota. Dengan alasan atas kebijakan Walikota dan DPRD Kota Cirebon. \"Kalau bicara siapa yang salah, kita juga gak bisa menyalahkan satu pihak. Mungkin ada pembicaraan ketua DPRD dan Walikota yang kemudian muncul sebuah kebijakan,\" ujar Doddy, usai rapat dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon di Griya Sawala, Selasa (1/8). Doddy kecewa karena Perwali yang sudah dibuat justru dilanggar. Ia juga tak menampik, banyak kesalahan yang dilakukan Komisi III dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Salah satunya kurang komunikasi dengan Dewan Pendidikan terkait aturan PPDB. Namun, saat ini yang harus dipikirkan adalah memastikan siswa titipan yang sudah ditampung sejumlah sekolah berstatus resmi dan terdaftar di Dapodik. \"Kita minta disdik memastikan status siswa ini, apakah sesuai dengan dapodik dan tercatat nanti saat kelulusan,\" katanya. Anggota Komisi III DPRD, Jafarudin juga kecewa dengan PPDB. Menurut dia, sistem zonasi yang sudah ditetapkan terkesan sia-sia. \"Tetap saja ada zonasi juga, sekolah favorit masih jadi pilihan orang tua siswa. Kalau sudah kejadian begini gimana? SMPN 1 kelebihan siswa, sedangkan SMPN 18 kurang. Udah aja siswa SMPN 1 ruang belajarnya di SMPN 18, biar sekalian ngerasain dan orang tua kapok,\" tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Jaja Sulaeman mengatakan, pihaknya berupaya koordinasi dan melakukan pendekatan dengan kementerian pendidikan agar siswa \'titipan\' tersebut terdaftar dalam dapodik. \"Walau dengan berat hati, tapi disdik punya kewajiban. Kita upayakan siswa itu masuk dapodik,\" ujarnya. Bila dihitung, kata Jaja, siswa titipan tercatat lebih dari 400 orang. Ia menegaskan, disdik tidak terlibat dengan kekacauan PPDB. Adanya jalur belakang yang menembus kuota, disebabkan surat sakti dari rekomendasi dewan. (mik)

Sumber: