Golkar Apresiasi Kuningan Raih WTP 2025, Tapi Soroti PAD yang Tak Capai Target

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian, sejumlah catatan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat 3 Juli 2026.

BACA JUGA:Bupati Dian Beberkan Kondisi Keuangan Kuningan 2025, WTP Diraih di Tengah Tekanan Fiskal

Jubir Fraksi Golkar DPRD Kuningan, H Didit Pamungkas, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan,”tegasnya.

Fraksi Golkar mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan beserta seluruh jajaran perangkat daerah, yang berhasil mengembalikan opini BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

BACA JUGA:DPRD Kuningan: WTP Bukan Garis Finis, Masih Ada PR Tata Kelola Keuangan

Selain keberhasilan meraih WTP, Golkar juga memberikan penghargaan atas sejumlah prestasi yang berhasil diraih Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2025.

Di antaranya Pinunjul Award atas keberhasilan pengendalian inflasi, peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jawa Barat, penghargaan peningkatan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Anugerah Raksa Prasada bagi sekolah berbudaya lingkungan.

Namun di balik berbagai capaian tersebut, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satunya terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 79,30 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dari sektor pajak daerah, realisasi penerimaan tercatat sebesar 87,84 persen. Golkar menyoroti rendahnya capaian beberapa jenis pajak, terutama pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang hanya terealisasi sekitar 25 persen serta pajak air tanah sebesar 44,81 persen.

Sumber: reportase