Meski demikian, DPRD Kuningan belum mengambil kesimpulan terkait adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini.
BACA JUGA:Perampokan Minimarket di Majalengka, Modus Beli Kopi Berujung Penodongan
BACA JUGA:Masuk Sekolah Usai Lebaran, Kehadiran Siswa Al Azhar 5 Cirebon Capai 95 Persen
Proses pendalaman masih terus berlangsung melalui Komisi IV DPRD yang membidangi sektor pendidikan.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil pihak Dinas Pendidikan Kuningan untuk memberikan klarifikasi secara langsung.
“Kami masih melakukan pendalaman. Belum bisa disimpulkan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Namun yang jelas, semua temuan harus ditindaklanjuti sesuai aturan,” kata Nuzul.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian temuan BPK bukan hanya berada pada individu, melainkan melekat pada institusi Dinas Pendidikan itu sendiri.
Oleh karena itu, seluruh jajaran di dinas terkait diminta bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
DPRD memastikan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah, khususnya di sektor pendidikan, benar-benar sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan Kuningan.
Publik pun kini menanti langkah konkret dari Dinas Pendidikan Kuningan dalam menindaklanjuti temuan BPK demi menjaga kepercayaan masyarakat.