Siswa Nakal Masuk Barak TNI Ditentang Imparsial, Desak Mendagri Cegah Dedi Mulyadi

Prinsip-prinsip pendidikan sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Bunyinya menjelaskan mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang harus sesuai dengan nilai-nilai demokratis dan berkeadilan.

BACA JUGA:Guru Honorer Cirebon Menjerit Gaji Tidak Manusiawi, Ternyata Per Bulan Hanya Segini

BACA JUGA:Bikin si Dia Makin Terpesona, Ini Dia 8 Trik Psikologi Menjadi Pasangan yang Menyenangkan

Pendidikan di Indonesia juga tidak boleh diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia alias HAM. 

“Pendekatan militer yang coba digunakan oleh gubernur Jawa Barat untuk mengatasi siswa nakal jelas mencederai semangat demokrasi dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia,” tutur Ardi.

Rencana Dedi Mulyadi memasukan siswa nakal ke barak militer juga mendapat tantangan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan, bahwa rencana tersebut harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan risiko dan potensi masalah yang lebih besar.

"Memag perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan," kata Dasco.

Dia menambahkan, bahwa pengkajian ini harus melibatkan Anggota DPRD Jawa Barat dan masyarakat.

Termasuk melibatkan para pakarn di dunia pendidikan. Menurut Dasco, setiap daerah memiliki karakter dan ciri khas tersendiri.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi semakin serius dengan program militer yang melibatkan para siswa nakal di Jawa Barat.

Siswa dengan kriteria tertentu akan dikirim ke barak bekerja sama dengan Kodam III/ Siliwangi. 

Nantinya, siswa nakal akan dibina selama enam bulan. Tidak mengikuti Pendidikan formal di sekolah. 

Adapun program militer ini akan diperuntukan bagi siswa nakal dengan kasus tawuran, suka mabuk, kecanduan main gim Mobil Legend, melawan orang tua, sering bikin onar di sekolah, suka mengancam, dan sering bolos sekolah. 

Sumber: