Tak Disangka Komentar Dedi Mulyadi soal Pemekaran Jabar Jadi 5 Provinsi: Bisa Diabaikan!

Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta orang. Sedangkan jumlah desa hanya 5.311.

Hal ini berdampak pada kualitas layanan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

BACA JUGA:Buka Cibogo Horse Festival 2025, Wagub Jabar Dorong Percepatan Infrastruktur Pacuan Kuda Sumedang

Dedi membandingkannya dengan kondisi yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah desanya sekitar 7.000 sampai dengan 8.000.

Padahal kedua provinsi ini jumlah penduduknya di Bawah Jabar.

"Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa, anggaplah rata rata satu miliar per desa kita hanya dapat Rp 5 triliun kalau Jawa Tengah Rp 7-8 triliun," jelasnya. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa pemekaran desa lebih relevan di Jawa Barat. Sebab berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik. 

BACA JUGA:Kendaraan Antik Hadir Meriahkan Ulang Tahun GCM ke-11, Salahsatunya Punya Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa

Menurutnya, pemekaran desa diharapkan menjadi solusi nyata memperbaiki kendali layanan publik yang lebih baik. Di samping itu, lanjutnya, kontrol pemerintaj juga menjadi lebih luas.

"Di bagian pemerintah kerjasama otonomi sekretariat daerah menyusun (pemekaran) ke 7.000 desa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah termasuk efektifitas layanan," tuturnya. 

Selain pemekaran desa, Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa Pemprov Jabar sedang berupaya mendorong pemekaran wilayah pada level kabupaten dan kota.

Rencana ini akan terus didorong agar terealisasi dalam periode lima tahun ke depan.

Dedi mengatakan, bahwa saat ini sudah ada Sembilan daerah otonomi baru yang sedang diajukan ke Kemendagri. Namun demikian, masih dalam moratorium. 

"Belum ada progresnya (otonomi daerah baru)," imbuhnya.

Sumber: