Keputusan MenPAN RB Dikecam di Cirebon, Honorer PPSI Siap Demo Besar-besaran

Seperti diketahui, sebelumnya CASN formasi 2024 akan dilantik pada April 2025. Namun ditunda hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

 “Pelantikan bulan April adalah harga mati," tanda Atoy. 

BACA JUGA:Patuhi Aturan Pemprov Jabar, SMAN 6 Cirebon Tiadakan Study Tour

BACA JUGA:Sidak SPBU di Kabupaten Jelang Lebaran, Begini Temuan Disperdagin

Audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon juga membahas keluhan para guru honorer yang tidak menerima honor sejak Januari hingga Maret 2025, padahal sudah lulus PPPK dan PPG.

“Kita satukan tujuan, rapatkan barisan, dan dalam beberapa hari ke depan akan kembali lakukan audiensi lanjutan. Jadwalnya akan segera kami informasikan," imbuhnya. 

Atoy menambahkan, bahwa PPSI sedang berusaha menggelar audiensi dengan Bupati Cirebon. 

Jika tak ada respons positif, Atoy memastikan pihaknya siap turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa. 

Mereka akan terus mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan penundaan pengangkatan CASN formasi 2024.

“Tinggal menunggu sikap bupati saat audiensi nanti. Siap tidak beliau membuat surat resmi ke Menteri PANRB agar pelantikan PPPK bisa dilakukan tahun ini. Karena yang punya kewenangan melantik itu adalah bupati, bukan pemerintah pusat," ungkapnya.

Meski demikian, Atoy juga menyadari bahwa sistem penggajian PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diatur pemerintah pusat. 

“Soal ini, tentu perlu dibahas bersama antara BKAD dan pusat,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori menegaskan pihaknya mendukung penuh tuntutan para honorer untuk segara diangkat menjadi PPPK dan PPG. 

“Dalam beberapa hari ke depan, kami akan menggelar audiensi bersama bupati, BKPSDM, DPRD, dan Pemkab Cirebon, untuk menolak TMT Serentak dan mempercepat pelantikan PPPK," ungkapnya.

Dia menilai, bahwa Kabupaten Cirebon sudah siap secara anggaran untuk melantik 2.040 orang CPNS dan PPPK. 

Sumber: