Ternyata Hanya Ada 6 Operator, Urus E-KTP di Kabupaten Cirebon Lamban

Selain itu, sambung Bunda Iyoh, persoalan lambannya pelayanan IKD ini juga dipicu oleh minimnya jumlah operator. 

Dalam rapat kerja antara Komisi I dan Disdukcapil, terungkap bahwa tenaga verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten hanya 6 orang dari kebutuhan ideal 24 operator.

BACA JUGA:Ini Ketentuan Bagi Pedagang yang Mau Jualan di Stadion Bima Kota Cirebon

BACA JUGA:Pinjam Uang Instan Tanpa Agunan di DANA Cicil Hingga Rp20 Juta? Ini Cara Daftar DANA Cicil dengan Mudah

Sedangkan di tingkat kecamatan, dari kebutuhan 80 operator untuk 40 kecamatan, belum semuanya terpenuhi.

"Ini jelas tidak ideal. Dampaknya, pelayanan menjadi lambat dan masyarakat dirugikan," ungkapnya.

Sebelumnya, bagi pemula seperti pelajar, hadirnya sistem digital untuk membuat KTP elektronik, tak sesuai ekspektasi. Mudah dan cepat hanya sebatas slogan yang digaungkan.

Padahal, hadirnya sistem digital yang diharapkan mempermudah pelayanan justru mempersulit kelompok rentan, termasuk lansia, pelajar, hingga masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki perangkat digital.

BACA JUGA:Lagi, Eksekusi 40 Lapak PKL dan Bangunan Liar di Kawasan Bima Kota Cirebon

BACA JUGA:Digempur Industri, Kabupaten Majalengka Tetap Surplus Pangan di Jawa Barat

Seperti yang dialami Seruni Diningrum, pelajar asal Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, harus beberapa kali bolak-balik ke kantor kecamatan.  

Selain itu, dirinya harus rela beberapa kali izin sekolah untuk perekaman data dan foto wajah untuk IKD. 

"Saya sudah dua kali ke kecamatan. Pertama server-nya error, diminta balik hari Senin. Sebelumnya juga sempat ke Kecamatan Depok karena Dukupuntang sempat tidak melayani. Ribet banget cuma buat satu KTP,” ujar Seruni.

Menurutnya, proses pengurusan KTP elektronik bisa lebih efisien jika pemerintah daerah serius ingin memberikan kemudahan.

"Kenapa tidak sekalian saat perekaman langsung input IKD. Sehingga bisa selesai dalam satu kali kunjungan," ungkapnya.

Sumber: