Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka Disorot, Dalam Seminggu Hadir Hanya 1 Kali

MAJALENGKA, RADARCIREBON.COM - Kehadiran Yayasan Pembina Pendidikan MAJALENGKA (YPPM) mendapat sorotan dari Wakil Rektor Universitas MAJALENGKA (Unma), H Kosasih Sumantri APi MP.

Dalam seminggu hadir hanya 1 kali, dianggapnya tidak ideal untuk kelangsungan aktivitas organisasi agar bisa berjalan optimal.

Secara khusus, H Kosasih mempertanyakan sikap Wakil Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka H Setiahadi Martomijoyo SH, yang bisa hadir sekali dalam sepekan.

Menurut Wakil Rektor yang akrab disapa H Engkos, kehadiran pengurus yayasan yang hanya satu hari dalam sepekan, bisa menjadi mendapat sorotan dari organisasi mahasiswa (ormawa).

BACA JUGA:Dahlan Iskan Tersangka? Kuasa Hukum Akhirnya Buka Suara, Sebut Soal Fitnah Keji

"Apakah menyempatkan hadir satu hari dalam seminggu itu bisa disebut waktu kerja yang efektif? Saat ini kita justru sedang membutuhkan kehadiran aktif dari para pengurus YPPM yang baru," tegas H Kosasih dikutip dari Koran Radar Cirebon Edisi Rabu, 9 Juli 2025.

H Engkos menyatakan, secara faktual tidak ada aktivitas berarti yang dilakukan oleh YPPM. 

Bahkan, tiga unsur penting dalam yayasan yakni, Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas, tidak tampak keberadaannya di sekretariat.

"Keberadaan unsur-unsur YPPM, terutama yang memiliki posisi strategis, nyaris tidak terlihat. Itu fakta," tegasnya.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur

Kehadiran pengurus yayasan yang sangat minim itu, sambungnya, sangat jelas berdampak terhadap kinerja.

"Jangan bicara soal optimalisasi kinerja, kehadiran mereka di hari dan jam kerja pun sangat minim. Seharusnya, badan pengurus harian bisa standby di sekretariat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Engkos juga menyebut bahwa tenaga sekretariat pun jarang hadir, sehingga menimbulkan sorotan dari berbagai pihak terkait kinerja kepengurusan YPPM yang baru terbentuk.

Selain soal kehadiran, lanjutnya, Rektor Unma, Dr Indra Adi Budiman MPd bahkan harus mengirimkan tiga surat hanya untuk meminta salinan akta notaris terbaru terkait komposisi kepengurusan yayasan.

Sumber: