WJSEF Jawab Tantangan Ketahanan dan Pengendalian Inflasi Pangan

BACA JUGA:Pendampingan ODHA dan Kelompok Rentan juga Perlu Dilakukan

Hal ini sesuai arahan presiden sebagai ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membentuk lembaga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Adapun dalam upaya penanganan inflasi akan dilakukan sesuai arahan mendagri seperti membangun komunikasi publik agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan yang ada.

Kemudian mengoptimalkan TPID, mengaktifkan satgas pangan, pengalihan program subsidi dari pemerintah kepada masyarakat, menerapkan gerakan tanam pangan cepat panen dengan melaksanakan urban farming pada masyarakat, menjalin kerjasama antar daerah, intensifikasi jaringan.

Hingga memperbaharui angka inflasi setiap waktu untuk mengetahui perkembangan inflasi. "Sudah disiapkan sejumlah anggaran juga dalam pengenadalian inflasi ini," tuturnya.

BACA JUGA:Jenazah WNI yang Lakukan Bunuh Diri di Jepang Hari Ini Diterbangkan ke Indonesia

Dalam pengendalian inflasi ini sedang disiapkan sejumlah anggatan tambahan apabila terjadi peningkatan aktivitas untuk kegiatan operasi pasar dan bantuan sosial.

Terutama penyediaan pangan bagi masyarakat miskin. Beberapa alokasi dana yang sedang disiapkan antara lain oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp15,5M, Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam hal ini memiliki cadangan beras provinsi Jabar bekerjsama dengan Bulog dan BUMD di Argo Jabar akan dialokasikan kurang lebih Rp13,7M, dan sudah disiapkan sebesar Rp300juta oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

"Alokasi dana ini bersumber dari anggatan provinsi Jabar, Kabupaten/Kota juga diminta untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan terkait pengendalian inflasi dan menganggarkan dana terutama pada belanja tak terduga di APBD 2022," tukasnya.

Sumber: