Dirjen Politik dan PUM Kemendagri: Pemda Jangan Ragu Dukung Komisi Informasi

LOMBOK, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia diminta memberikan dukungan dan  perhatian serius kepada Komisi Informasi (KI) di daerah masing-masing.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, DR Bahtiar saat menjadi keynote speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2023, di Lombok, NTB, Senin 7 Agustus 2023.

Bahtiar menegaskan, jika Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak ragu memberikan dukungan anggaran kepada Komisi Informasi (KI) di daerahnya masing-masing.

"Pemda harus memberikan dukungan penuh dan perhatian kepada KI di daerah. Mulai hari ini saya tegaskan, jangan ada lagi Pemda yang ragu-ragu memberikan dukungan kepada KI," tegasnya.

BACA JUGA:Koh-i-Noor, Berlian Penuh Kutukan, Siapapun yang Memakainya Bisa Hancur, Terkecuali Sosok Ini

BACA JUGA:Body Check Diduga Telanjang di Depan Pria, Ajang Miss Universe Indonesia Dianggap Rendahkan Perempuan

Dikatakan Bahriar, indek keterbukaan informasi nasional yang dari tahun ke tahun mulai membaik, harus didukung keterbukaan informasi di daerah.

“Komisi Informasi di daerah harus terus menjalankan fungsinya di daerah mendorong keterbukaan informasi dalam mewujudkan hak-hak publik,” katanya.

Karena itu, lanjut Bahtiar, Kemendagri juga  secara tegas melalui Permedagri sudah menyampaikan terkait anggaran KI di daerah.

“Untuk itu saya sampaikan agar Pemda memberikan prioritas untuk dukungan anggaran KI di  masing-masing.”

BACA JUGA:Tekan Angka Stunting dan Kekerasan Anak Jadi Target Kabupaten Cirebon

BACA JUGA:Finalis Diduga Difoto Telanjang Jelang Final Miss Universe Indonesia 2023, Lapor Polisi, Merasa Dilecehkan

“Saya berharap sepulang Rakornas ini  segera koordinasi dengan ke SKPD terkait, dengan BPKAD atau Bappeda," ujar Bahtiar.

Sementara, Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, Moh Idrus MAg mendukung dan mengapresiasi atas pernyataan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri tersebut.

Sebab, dukungan dari Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini masih belum maksimal, meski sudah ada upaya-upaya ke arah sana.

“Dukungan ada, tapi kedepan harus lebih optimal. Pada prinsipnya, ada atau tidaknya dukungan dari Pemerintah Daerah, kami tetap bekerja melayani keterbukaan informasi untuk masyarakat,” tegasnya. (*)

Sumber: reportase