Dewan Pers Ingatkan Penggunaan Atribusi Teroris untuk Pemberitaan Perlawanan Palestina terhadap Israel

Dewan Pers Ingatkan Penggunaan Atribusi Teroris untuk Pemberitaan Perlawanan Palestina terhadap Israel

Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu.-Istimewa-radarcirebon.com

BACA JUGA:Info Tol Getaci Terbaru, Prioritas Hanya sampai Ciamis, Panjang Susut Jadi 108 Kilometer

 2. Sikap dan langkah seperti itu juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi pers Indonesia dalam menegakkan prinsip yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pers Indonesia sebagai bagian dari komponen bangsa juga punya kewajiban moral mengusung misi yang diamanahkan para pendiri bangsa ini agar “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

3. Pahami dan hormati suasana kebatinan masyarakat dan sikap  resmi pemerintah Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dan memiliki negara sendiri yang berdaulat. Tumbuhkan empati, bukan antipati yang berpotensi membelah masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Hindari penyematan atribusi yang terkesan sebagai pelabelan negatif atau stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, terutama di kalangan kelompok masyarakat Palestina. Misalnya label kelompok teroris, itu tidak tepat. 

BACA JUGA:Pendaftaran CASN Kemenag Sudah Ditutup, Guru Kelas Jadi Pilihan Favorit Pelamar

Dalam pemberitaan terkait aksi terorisme, Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme.

Pedoman tersebut merupakan hasil rumusan bersama organisasi-organisasi pers konstituen Dewan Pers yang kemudian disahkan oleh Rapat Pleno Dewan Pers sebagai Peraturan Dewan Pers.

4. Perlu berhati-hati dan cermat dalam mengunggah atau menyiarkan berita yang bersumber dari media asing guna menghindari pencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi sebagaimana amanat Kode Etik Jurnalistik Pasal 3. Hindari sikap ketergesa-gesaan demi lebih mengejar aspek kecepatan ketimbang akurasi.

Sikap ini sangat perlu diterapkan agar pers Indonesia tidak termakan propaganda Israel dan media-media afiliasi/pendukungnya yang cenderung mencampuradukkan fakta dan opini, termasuk hoaks, yang menghakimi.

BACA JUGA:Masih Pemulihan Cedera Hamstring, Marselino Ferdinan Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Brunei Darussalam

5. Dewan Pers mengimbau penayangan berita mengenai Palestina lebih ditujukan untuk memenuhi fungsi pers sebagai pemberi informasi, edukasi, dan lembaga kontrol sosial ketimbang kepentingan bisnis dan menaikkan rating semata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: