Evaluasi Pokdarwis, Rumit Sistem Administrasi Keuangan

SUMBER, RADARCIREBON.COM - Sebanyak 36 Desa yang masuk dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dikumpulkan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata (Dibudpar) Kabupaten Cirebon, pada Rabu (7/8/2024).

Para Pokdarwis ini, diberikan evaluasi, pembinaan, dan arahan.

"Tujuannya evaluasi, bahwa selama ini peran mereka yang sudah diberikan sport bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sudah sejauh mana," papar Kepala Dibudpar Kabupaten Cirebon, Abraham Mohammad MSi.

Dalam kesempatan itu, Abraham Mohammad juga mendegradasikan ke Kepala Bidang (Kabid) yang ada di tempat tersebut, agar sistem administrasi keuangan Pokdarwis segera direvisi. Pasalnya, sistem yang sekarang berjalan dianggap rumit.

BACA JUGA:Kasus Vina Cirebon, Keberadaan Sudirman Misterius, Pihak Keluarga Minta Tolong ke Presiden

"Anggaran uangnya keluar dari BKAD, program dan pengawasan adanya di Disbudpar. Tapi cantolan duitnya ada di DPMD. Jadi tumpang tindih, kami kan bingung, ya sudah satu Dinas saja," ujar Abraham.

Menurutnya, sistem administrasi keuangan tersebut dianggap tidak selaras dan sangat rumit. Kalau terjadi penyimpangan anggaran pada Pokdarwis, maka pertanggungjawaban  nya tidak terlalu jelas.

"Ini tidak selaras, Kalau Pokdarwis ya sudah dikita saja semua. Kalau seperti ini, seperti anak satu bapak tiga. Dan Jangan sampai, kalau terjadi penyimpangan, kita tidak tahu apa-apa kemudian dimintai keterangan oleh APH," terangnya.

Disamping itu, Disbudpar Kabupaten Cirebon juga menghadirkan konsultan untuk memberikan pengetahuan bagaimana prototipe secara teknis Pokdarwis. Agar pariwisata yang dikelola lebih maju dan diminati wisatawan.

BACA JUGA:Taufik Resmi Jabat Pj Sekda Kuningan, Pj Bupati Percaya Kemampuan Taufik

Katanya, terkait pemberdayaan Pokdarwis ada dua. Satu Pokdarwis yang tumbuh kembang dengan sendirinya dari Desa atau yang sudah ada viu-nya. Seperti wisata Banyu Panas dan Batu Lawang di Kecamatan Gempol.

Kemudian ada juga Pokdarwis yang diciptakan sendiri keterkaitan pariwisatanya. Seperti di Kecamatan Suranenggala yang membuat banyak empang berisi berbagai macam jenis ikan untuk edukasi, ada juga wisata hutan mangrove.

"Harapan saya, digandeng dengan BUMDes, karena untuk kesejahteraan untuk perangkat Desa dan masyarakat setempat juga, untuk tumbuh kembang," tandasnya. (cep)

Sumber: