Kecewa Banyak Tidak Hadir Rapat Penertiban Wisata Sunan Gunung Jati
penertiban dan tata kelola wisata religi Sunan Gunung Jati dibahas dalam rapat para pemangku kebijakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata (Dibudpar) Kabupaten Cirebon, pada Senin (18/11/2024).-Cecep Nacepi-radarcirebon.com
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penertiban dan tata kelola wisata religi Sunan Gunung Jati dibahas dalam rapat para pemangku kebijakan di kantor Dinas Budaya dan Pariwisata (Dibudpar) Kabupaten Cirebon, pada Senin (18/11/2024).
Sayangnya, hasil dari rapat tidak maksimal karena banyak pemangku kepentingan yang tidak hadir, seperti dari pihak Keraton Kanoman, dan SKPD terkait pun banyak yang tidak hadir.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Abraham Mohammad sangat kecewa dengan ketidakhadiran Keraton Kanoman dan sejumlah SKPD terkait. Seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bappelitbangda, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), BKAD, Disperdagin, dan Dinkop UKM.
"Pemangku kebijakan tidak hadir jadi hasil rapat tidak maksimal. Kalau secara teknis, 90 persen hadir semua," ujar Abraham usai memimpin rapat tersebut, pada Senin (18/11/2024).
BACA JUGA:Demo Wartawan di Indramayu, Buntut Pernyataan Lucky Hakim yang Diduga Lecehkan Jurnalis dan Media Lokal
Abraham mengaku sangat prihatin dengan banyak pihak yang tidak hadir. Menurutnya, Disbudpar sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di wisata religi Sunan Gunung Jati. Terlebih, Disbudpar juga tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan obyek wisata religi tersebut, melainkan hanya memfasilitasi saja.
"Bagaimana obyek wisata Kabupaten Cirebon mau maju kalau tidak ada keinginan kuat melakukan penertiban dan penataan. Tujuan kita, tidak hanya soal pengemis dan kotak amal, itu sebagai pemicu saja. Tapi kita inginnya secara komprehensif biar peziarah merasa aman dan nyaman, tidak merasa digetok," tegasnya.
Kendati demikian, Ia memberikan kesempatan kepada pihak Keraton Kanoman dan sejumlah instansi terkait agar hadir pada rapat kedua. Ia sangat berharap agar pihak Keraton Kanoman bisa hadir dalam rapat kedua untuk mencari win-win solution dari permasalahan tersebut.
"Kalau rapat kedua nanti tidak hadir lagi, ini menunjukkan tidak ada political will (itikad) untuk memperbaiki tata kelola di area Pesarean Sunan Gunungjati. Sekarang mungkin ada kesibukan. Tapi kalau tidak hadir lagi rapat dalam kedua, kita akan langsung sidak, melakukan uji petik di lapangan," tegasnya.
BACA JUGA:Jalan Sehat Selawe Lan Selawase HUT ke-25 Radar Cirebon, Kapolres Ciko: Kami Sepenuhnya Mendukung
Di tempat yang sama, Kuwu Desa Astana Efi Syaefullah mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendukung rencana penataan kembali wisata religi Sunan Gunung Jati. Katanya, pengemis di daerah itu, sebenarnya banyak dari Desa lain.
Kendati demikian, pihaknya bakal melakukan sosialisasi kepada 80 sampai 100 orang pengemis di lokasi tersebut. Nantinya, pengemis akan memberikan pelatihan dengan mengarahkan mereka di bidang handicraft. Termasuk mendorong pengemis itu untuk menjadi pedagang dengan barang dagangan yang sudah dialokasikan.
"Cara ini merupakan salah satu upaya dalam mengubah image agar mereka tidak lagi mengemis. Salah satunya adalah menjual tempat sandal cantik kepada para peziarah. Kedepan, kita akan ajak mereka menjual air minum dalam kemasan 33 mili. Jadi nanti bukan lagi ngemis, tapi berjualan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Muchyidin menyampaikan apresiasi kepada Kepala Disbudpar yang langsung merespon persoalan yang terjadi di komplek makam Sunan Gunungjati dan viral tersebut.
BACA JUGA:Ada Ratusan Warung Makan Khas Indonesia di Bavet Kamboja Dicurigai Sarang Judol
Dimana, Kepala Disbudpar sendiri bergerak untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna membahas langkah penertiban dan tatakelola obyek wisata tersebut.
"Disbudpar mampu menyatukan stakeholder yang ada, sehingga permasalahan di makam Sunan Gunungjati akan ditindaklanjuti. Kami berharap ini bisa berlanjut dan selesai dengan sempurna," ujar Muchyidin.
Ia mengatakan, pertemuan dengan sejumlah pihak terkait merupakan bagian dari solusi untuk mewujudkan tatakelola yang baik di area makam Sunan Gunungjati. Karena itu, akan mendukung upaya penertiban dan penataan kembali wisata religi Sunan Gunung Jati. (cep)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: