Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, Bentuk Baru Kesenjangan Pendidikan: Akan Menimbulkan Diskriminasi

RADARCIREBON.COM - Rencana pemerintah membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, dikhawatirkan dapat menjadi bentuk baru kesenjangan pendidikan.

Mengenai keberadaan Sekolah Rakyat juga dipandang tidak perlu, karena sebenarnya sudah ada program pendidikan gratis.

Sehingga sudah seharusnya, implementasi pendidikan gratis tersebut yang menjadi prioritas pemerintah.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda akan menimbulkan diskriminasi baru di tengah-tengah masyarakat.

BACA JUGA:Rinna Suryanti: Media Punya Peran Strategis dalam Menyebar Informasi dan Membentuk Opini Publik

"Saat ini kan, sekolah itu masih kurang, terutama di daerah-daerah masih kekurangan sekolah, ya dibangun sekolah. Untuk siapa? Ya untuk semua, bayar nggak? Ya nggak bayar, orang UUD 1945 menyatakan tidak bayar kok," kata Ubaid kepada wartawan.

Menurut dia, kewajiban pemerintah adalah membangun sekolah. Terutama di daerah yang masih kekurangan.

"Jadi kewajiban pemerintah dalam membangun sekolah untuk masyarakat Indonesia yang mau sekolah, bayar apa nggak? Nggak bayar!" tegasnya.

Ubaid berpendapat, daripada pemerintah repot-repot membuat Sekolah Rakyat, sebaiknya memanfaatkan sekolah yang sudah ada.

BACA JUGA:Petani Jangan Khawatir, Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

"Daripada memikirkan yang repot-repot tadi, kita manfaatkan yang sudah ada. Kalau belum ada, di mana yang nggak ada? Terus kurang berapa?" tandasnya.

Di sisi lain, Sosiolog, Bayu A Yulianto menyebut bahwa keberadaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda tidak akan menimbulkan kesenjangan sosial.

"Saya kira tidak ya, karena kesenjangan sosial itu kan yang atas dan ke bawah atau menengah," tuturnya.

Tetapi kalau kebijakan ini diarahkan bagi massyarakat yang miskin ekstrem dan tidak mampu, justru ini bisa mengurangi kesenjangan sosial.

Sumber: