BACA JUGA:Target Juara Liga 1 2024/2025, Bali United Balik ke Apparel Lama
BACA JUGA:Update Kasus Vina Cirebon Setelah Polda Jabar Periksa Puluhan Saksi, Begini Nasib Pegi Setiawan
"Dengan cara ini, LPS bisa menghemat Rp127miliar karena tidak perlu membayar klaim penjaminan apabila banknya dilikuidasi," jelasnya.
Dengan konversi tersebut, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank menurut mencapai 28,83 persen dan cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir mencapai 27,03 persen.
Artinya dengan KPMM dan cash ratio tersebut, BIMJ sudah dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan mengenai solvabilitas dan likuiditas perbankan.
BACA JUGA:Tidak Hanya Bawa Hoki, Ini Alasan STY Pilih Jersey Putih Saat Lawan Filipina
"Per 30 April 2024, total aset BIMJ sebesar Rp 160,89 miliar, total kewajiban Rp 158,42 miliar dengan simpanan Rp 114,20 miliar serta total ekuitas sebesar Rp 2,47 miliar," ungkapnya.
Lanjutnya, berdasarkan UU P2SK, LPS kini dapat lebih maju ke depan dalam menangani bank sebelum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk.
Melalui undang-undang ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer di mana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilans dan early involvement.
LPS sekarang memiliki berbagai macam opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut diputuskan opsi resolusinya.
Tindakan tersebut misalnya melakukan penempatan dana pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat bank dalam status bank dalam penyehatan dan tidak eligible untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia atau mengalihkan bank kepada investor yang berminat.
"Penjajakan kepada calon investor yang berminat utk mengambil alih bank, telah dilakukan kepada bank yang telah ditetapkan sebagai bank dalam resolusi sebelum diputuskan opsi resolusinya. Opsi ini akhirnya telah diterapkan dalam penyelamatan BIMJ," terangnya.
BACA JUGA:Tidak Hanya Bawa Hoki, Ini Alasan STY Pilih Jersey Putih Saat Lawan Filipina
Selain BIMJ yang berhasil disehatkan, LPS juga turut melaksanakan Likuiditas dan pembayaran klaim penjaminan Nasabah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI).
Hingga 31 Mei 2024, total simpanan layak bayar BPR KRI yang telah dibayarkan LPS telah mencakup total simpanan sebesar Rp331,15 milyar (97,98 persen), dan total rekening sebanyak 33.400 rekening (97,26 persen).
"BPR KRI merupakan bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK sejak September 2023 lalu," jelasnya.