Ojol Cirebon Bersatu Temui Wakil Ketenagakerjaan di Jakarta, Ini Hasilnya

"Wamenaker menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojol dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui regulasi yang berpihak," ucapnya.

Ia juga mendorong agar para pengemudi ojol lebih aktif menyuarakan aspirasi melalui media sosial dan forum publik agar mendapat perhatian luas.

BACA JUGA:Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Malah Sarankan Study Tour Jangan Dilarang

BACA JUGA:Sertifikat Warga Jl Ampera Diblokir BPN Selama 13 Tahun, Lakukan Gugatan ke PTUN Bandung

"Perwakilan pengemudi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain, Tryas (Grab), Andre (Maxim), Budi (Grab) dan Iswanto (Shopee)," sebutnya.

HSG menambahkan, komunitas ojol di Cirebon menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan atas terselenggaranya program bantuan Hari Raya bagi para pengemudi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, sejumlah pengemudi ojol menyoroti skema penyaluran yang digunakan oleh pihak aplikator. 

"Beragam mekanisme yang diterapkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, sehingga sebagian besar pengemudi merasa bantuan yang diterima belum sesuai dengan ekspektasi," tandasnya.

BACA JUGA:Ijazah Asli Mantan Karyawan Ditahan Perusahaan, Ketua DPRD Kuningan Lakukan Sidak

Meski demikian, HSG menuturkan, para pengemudi tetap mengapresiasi perhatian pemerintah dan berharap ke depannya proses distribusi dapat dilakukan dengan lebih transparan dan merata.

Dengan dukungan legislatif daerah dan keterbukaan pemerintah pusat, para pengemudi ojol Cirebon Raya berharap adanya perubahan nyata yang mampu membawa keadilan serta kesejahteraan yang lebih baik di tengah tantangan dunia kerja digital. 

"Poinnya tidak boleh ada yang memberhentikan mitra jika mitra yang ikut dalam aksi demontrasi. Tadi bersama Wamenaker juga mengatakan tidak boleh ada perusahaan apapun yang masih menahan ijazah karyawan karyawatinya," tuturnya.

Sementara itu, Tryas selaku Koordinator aksi Ojol Cirebon Bersatu kembali menegaskan, pentingnya peran pemerintah dalam menyaring setiap kebijakan aplikator sebelum diterapkan di daerah. 

BACA JUGA:Kebijakan Dedi Mulyadi Mulai Ditentang, Sekolah di Kota Cirebon Diizinkan Gelar Study Tour

"Skema tarif Grab Hemat yang dinilai memaksa driver mengikuti aturan sangat merugikan secara tidak langsung, meskipun bersifat opsional. Ada kesenjangan dalam pembagian hasil," ucap Tryas.

Sumber: