Silpa 2021 Tembus Rp142,6 Miliar

Radarcirebon.com, SUMBER - Serapan anggaran setiap SKPD di Kabupaten Cirebon masih rendah. Faktanya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2021 masih tinggi. Tembus Rp142,6 miliar. Nilai itu cukup fantastis. Padahal, setiap pembahasan anggaran SKPD paling ngotot minta banyak. Jika tidak, berkeluh kesah.

Menanggapi hal itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengatakan, banyak faktor menjadi penyebab tidak terserap anggaran di masing-masing SKPD ketika tidak maksimal. Salah satunya karena angka Covid-19 diawal tahun 2021 masih masih tinggi.

"Akhirnya, pemerintah berupaya, untuk bisa menekan. Menghindari agar masyarakat tidak banyak yang terpapar. Semua anggaran dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Bahkan kementrian pun seperti Mendagri mengharuskan kepada pemerintah daerah untuk memfokuskan pada penanganan Covid-19," katanya, kemarin.

Tapi, diakhir tahun 2021 ternyata kasus Covid-19 menurun. Angka positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon landai. Sehingga ada target penyerapan anggaran yang tidak tercapai. Politisi PDIP itu pun memastikan, disaat Covid-19 tidak ada, penyerapan anggaran bisa langsung terfokus ke sasaran. Tidak seperti dimasa-masa gentingnya pandemi Covid.

BACA JUGA:Realisasi Pendapatan Daerah di dua Sektor Meleset

Ke depan, prioritas anggaran akan difokuskan demi kepentingan publik. Sesuai rekomendasi dari DPRD. Seperti infrastruktur jalan. Pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi. "Untuk kemaslahatan masyarakat banyak," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menjelaskan laporan pertanggungjawaban bupati terhadap anggaran 2021 itu akan menjadi evaluasi dalam menentukan KUA PPAS 2023. Dan penentuan anggaran ditahun perubahan 2022.

"Hasil dari pembahasan itu, kita akan mengetahui, dari sisi mana saja nih kelemahan keterkaitan kinerja pelaksanaan anggaran. Saya berharap teman-teman anggota nanti pada saat pembahasan, pelaksanaan pertanggungjawaban 2021 menjadi patokan kita untuk menentukan, baik perubahan 2022 dan 2023. Jadi bahan evaluasi," imbuhnya.

Dengan evaluasi penyerapan anggaran tahun 2021 ini, pihaknya berharap kendala tidak terserapnya anggaran bisa terungkap. Kenapa capaiannya minim? Apakah karena kendala teknis, atau semacam psikologi OPD terkait pelaksanaan anggaran. Atau seperti apa. "Nanti akan kita pertanyakan dalam pembahasan. Kita menilai dari target capaian tiap OPD," paparnya.

BACA JUGA:Bahtsul Masail Pondok Buntet Pesantren Bahas Ganja Medis hingga Zakat Youtuber

Sejauh ini, memang alasan minimnya serapan anggaran itu, karena keterbatasan waktu. Mengingat masih pandemi. Sehingga berdampak pada kondisi psikologi OPD. Disinggung apakah, hasil dari laporan pertanggungjawaban bupati ini, akan berdampak pada penurunan alokasi anggaran? Politisi PDIP itupun menjawab bisa saja terjadi.

"Intinya, itu jadi penilaian. Kenapa dikasih anggaran tapi tidak dipergunakan. Itu kenapa? Kalau alasannya tidak realistis, karena ketidakmampuan mereka mungkin bisa saja kita kurangi anggarannya, atau kita ganti penggunanya dalam arti ASN yang ada di OPD nya," pungkasnya.

BACA JUGA:Surili Masuk Rumah Warga di Desa Setu Kulon Cirebon, Nongkrong Dekat AC

Sumber: