Pembantu Pembina Keluarga Berencana Garda Terdepan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Cirebon
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg bertemu dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se-Kabupaten Cirebon di GOR Ranggajati, Kecamatan Sumber, Selasa 30 Mei 2023.-Diskominfo Kabupaten Cirebon-
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menghadiri acara pertemuan dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se-Kabupaten Cirebon di GOR Ranggajati, Kecamatan Sumber, Selasa 30 Mei 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Imron menjelaskan, ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan motivasi seluruh PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana).
BACA JUGA:Terancam Abrasi, Panji Gumilang Usul ke Pemkab Indramayu untuk Menata Pantai Eretan-Kandanghaur
Menurut Bupati Imron, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat.
"Program keluarga berencana menjadi program andalan yang harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang potensial melalui pendekatan keluarga yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya maupun aspek lainnya," kata Imron.
BACA JUGA:Al Zaytun Seperti Negara dalam Negara, Syekh Panji Gumilang Bilang Begini, Simak Kata-katanya
Imron mengungkapkan, program keluarga berencana di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun sudah menunjukan keberhasilan.
Demikian halnya dengan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang pada prinsipnya memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana (KB).
BACA JUGA:Konsisten Dorong Aspek ESG, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan Volta, MCAS Group
Ia pun meminta kepada seluruh PPKBD dan Sub PPKBD, agar mendukung pelaksanaan program KB, memantapkan kelembagaan pengelolaan program KB di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memanfaatkan dukungan dana, sarana dan metode operasional program KB di Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, Imron menjelaskan, bahwa PPKBD dan Sub PPKBD merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.
BACA JUGA:Proyek ke-5 Aeon Mall, Ada di Kota Deltamas Bekasi
"Mereka semua bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan program keluarga berencana,” jelas Imron.
“Selain itu, bertujuan meningkatkan pembinaan kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi, mendekatkan pelayanan kepada akseptor keluarga berencana yang berada di pedesaan, serta membantu menyebarluaskan gagasan keluarga berencana melalui kampung keluarga berencana, sehingga dapat membantu terwujudnya akseptor keluarga berencana yang lestari," sambungnya.
Di tempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes mengatakan, para PPKBD ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan penduduk, supaya masyarakat mau ikut KB.
BACA JUGA:Hindari Rentenir, Panji Gumilang Punya Cara Ini untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
"Jumlah PPKBD mencapai 2.700 orang dari 412 desa," kata Eni.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini, target masyarakat untuk ikut KB sudah tercapai, karena mereka (PPKBD) memberikan konseling, serta penyuluhan dari jangka pendek ke jangka panjang.
"Mereka (PPKBD) ini, melakukan penyuluhan agar masyarakat mau ber KB. Yang tadinya mengunakan pil atau kondom, agar mau beralih ke Intrauterine device (IUD), Implan dan Metoda Operasi Wanita (MOW),” ungkap Eni.
BACA JUGA:Warga Guwa Kidul Cirebon Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Diduga Korban Pengeroyokan
“Bahkan, kalau misalkan istrinya bermasalah dan ada gangguan kesehatan, jadi suaminya yang ikut KB dengan metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)," lanjutnya.
Ia juga menjelaskan, para PPKBD mempunyai tugas, seperti penanganan stunting dan pendampingan, baik calon pengantin dan ibu hamil, maupun pasca persalinan dan juga sebagai duta balita.
BACA JUGA:Sebelum Dilantik Jadi Polisi Militer, Praktek Lapangan Dulu
Namun, salah satu kendalanya adalah jarak, karena jarak di beberapa desa begitu jauh ketika melakukan penyuluhan KB.
Selain itu, minimnya alat transportasi, seperti sepeda, yang mereka keluhkan, juga terbatasnya alat komunikasi, seperti HP, karena tak mendukung untuk menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). (rdh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: reportase