Menuju Era Digitalisasi, Jabar Terapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Nontunai

KARAWANG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meluncurkan transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. 

Peluncuran berlangsung di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang, Selasa 3 Juni 2025.

Transaksi nontunai pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan akan membuat pengelolaan keuangan desa semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan.

Melalui digitalisasi tersebut, potensi penyimpangan dapat terdeteksi dengan mudah.

BACA JUGA:Tindaklanjuti Laporan Warga Soal Penyalahgunaan OKT, Polresta Cirebon Datangi Balaidesa Ini

BACA JUGA:Kemensos Kucurkan Ratusan Juta Rupiah untuk Bantu Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon

BACA JUGA:Warga Ciawijapura Minta Reorganisasi BUMDes, Kuwu Ade Siap Lakukan Evaluasi

"Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi Sistem Pengelolaan Keuangan yang berbasis digital atau E- Budgeting," ucap KDM, sapaan Gubernur Dedi.

Menurutnya, seluruh transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara digital.

"Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu semua pembayarannya lewat digital," ucapnya.

"Sehingga mudah sekali mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan, karena data digital tidak bisa membohongi," imbuhnya.

BACA JUGA:Lanjutkan Proses Penyidikan, Polresta Cirebon Bakal Panggil Sejumlah Saksi, Berikut Rinciannya

BACA JUGA:Hari ke-5 Pascalongsor, Wamensos RI Tinjau dan Bantu Korban Gunung Kuda Cirebon

BACA JUGA:Tinjau Kawasan Industri Kendal, Ahmad Luthfi Pastikan Ketersediaan Lapangan Kerja untuk Masyarakat

Sumber: