Dengan demikian pelepasan sebagian saham milik Pemprov Jabar tersebut terkait kewajiban penyetoran modal yang belum dipenuhi.
Adapun suntikan modal tersebut tentu akan sangat berguna untuk penyehatan keuangan PT BIJB Perseroda yang sempat lama vakum dan baru beroperasi pada 29 Oktober 2023.
Terkait pelepasan saham ini, Husin menegaskan perlunya transparansi. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Jabar akan melakukan pengawasan.
Pemprov Jabar juga diminta untuk transparan terkait siapa yang menjadi pemenangnya dan nilai deal dari penjualan saham tersebut kepada investor.
BACA JUGA:Bandara Kertajati Resmi Gantikan Bandara Husein Sastranegara, Operasikan 7 Penerbangan
Seperti diketahui, terkait saham Bandara Kertajati yang akan dijual sempat disampaikan oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan untuk meresmikan Jalan Tol Cisumdawu.
Ketika itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada investor dari luar negeri yang ingin masuk equity-nya ke Bandara Kertajati.
Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa investor tersebut akan diumumkan sebelum Bandara Kertajati beroperasi. Tetapi sampai dengan saat ini, belum ada informasi lebih lanjut.
Presiden menegaskan, minat investor yang equity-nya ingin masuk ke Bandara Kertajati tidak lepas dari daya tarik bandar udara internasional tersebut.
BACA JUGA:Bandara Husein Sastranegara Sudah Tidak Layak untuk Jawa Barat, Menhub: Lokasinya Ada di Cekungan
Selain menanamkan modalnya, investor juga memiliki kewajiban menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub penerbangan di Jawa Barat.
Sehingga kehadiran dari investor juga dalam rangkat menggenjot traffic penerbangan di bandara internasional tersebut.
Namun, baru-baru ini terungkap bahwa saham Bandara Kertajati yang dijual adalah milik Pemprov Jabar lantaran belum melakukan penyertaan modal kepada PT BIJB Perseroda.