GRC Akan Unjuk Rasa Besar-Besaran Terkait Kenaikan PBB 1.000 Persen Pada 11 September Mendatang

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) untuk 11 September menyatakan bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 11 September mendatang. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon yang disebut mencapai 1.000 persen. 

Rencananya, massa aksi akan memusatkan demonstrasi di depan Balaikota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon.

GRC berharap Pemerintah Kota Cirebon segera membatalkan kebijakan kenaikan PBB tersebut. 

Reno selaku Koordinator GRC menegaskan, kebijakan kenaikan PBB dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

BACA JUGA:Ramai Kenaikan PBB, KDM Justru Bebaskan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Begini Sifatnya

"Oleh karena itu, kami dari Gerakan Rakyat Cirebon untuk 11 September akan turun ke jalan dengan melibatkan sekitar 10 ribu orang."

"Aksi ini sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Kenaikan PBB hingga seribu persen jelas mencekik warga Kota Cirebon,” tegasnya saat menggelar jumpa pers di kawasan Jalab Pemuda, Kota Cirebon, Jumat 15 Agustus 2025 malam.

Reno menyebutkan, GRC untuk 11 September merasa prihatin atas tindakan BPKPD Kota Cirebon yang menyebarkan selebaran dengan tuduhan 'hoax' terkait isu kenaikan PBB hingga 1000 persen.

"Tindakan ini bukan hanya melukai perasaan warga, tetapi juga mencederai prinsip etika, moral, dan tata kelola pemerintahan yang baik,"sebutnya.

Menurut Reno, flyer digital yang bertuliskan 'Hoax Kenaikan 1000 persen, Ada Disiniformasi yang Beredar Terkait Penyesuaian Nilai Penetapan Pembayaran PBB P2 Kota Cirebon Naik Sampai 1000persen. 

"Flyer digital ini tersebar dari grup ke grup WhatsApp (WA) lainnya. Kepala BPKPD Mastara juga terpantau memasang flyer ini."

BACA JUGA:Kenaikan PBB 1.000 Persen di Kota Cirebon, Ada Potongan Setelah Protes, Surya Pranata Bayar Segini

"Kami memahami bahwa kebijakan fiskal membutuhkan penjelasan teknis. Namun, alih-alih membuka ruang dialog, BPKPD justru memilih cara yang berpotensi memprovokasi dan mengadu domba warga, tanpa pernah mengungkap secara ilmiah dan transparan dasar penentuan NJOP dan kenaikan PBB tersebut," ujarnya.

Sumber: reportase