Tekan Angka Kemiskinan, 5 Kepala Daerah dan Swasta Tandatangi MoU

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Untuk menekan angka kemiskinan struktural, 5 kepala daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Rabu 20 Agustus 2025.

Lima kepala daerah tersebut adalah Walikota Cirebon, Effendi Edo, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma.

Mereka berkumpul untuk menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk Industrialisasi Pertanian dan Material Baru sebagai bagian dari Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Hotel Grand Mansion.

Menurut Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, bahwa kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan struktural. 

Ia menyoroti peran koperasi sebagai tulang punggung model ekonomi rakyat yang mampu menghubungkan petani dengan sektor produksi, distribusi, hingga pasar.

BACA JUGA:Percepat Pengentasan Kemiskinan, Bupati Imron Tandatangani MoU dengan BP Taskin RI

"Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya koperasi dapat menjadi katalisator transformasi pertanian yang berkelanjutan," tutur Budiman.

Ia menambahkan, bahwa program ini melibatkan lima pemerintah daerah, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan serta lima mitra swasta. Termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah dari Belanda, Harvest Waste. 

Sinergi multipihak ini, dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lokal.

BP Taskin juga menyebutkan sembilan sektor prioritas dalam kolaborasi ini, antara lain pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hilirisasi produk. 

Pendekatan lintas sektor ini bertujuan mempercepat transformasi sosial-ekonomi dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

BACA JUGA:Upacara HUT Ke-80 RI di Kota Cirebon, Walikota Sebut Pengangguran dan Kemiskinan Turun

Model SCLSC yang diadopsi dalam program ini merupakan sistem rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, serta pemanfaatan limbah secara efisien dan berkelanjutan. 

Skema ini berbasis koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, sehingga masyarakat miskin dapat terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.

Sumber: