Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel Diveto AS, Menlu Retno Bilang Begini di Medsos

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina, membuat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kecewa.

“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Retno di platform media sosial X, Sabtu 9 Desember 2023.

Dikatakan, komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tidak berdaya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza.

BACA JUGA:Debat Capres dan Cawapres Tahap Pertama, KPU Tunjuk 11 Pakar untuk Jadi Panelis

Rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh AS pada Jumat 8 Desember 2023, meskipun didukung oleh 13 anggota DK lainnya. 

Sementara Inggris, satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang mengajukan rancangan tersebut, mengatakan bahwa mereka berupaya menyelesaikan resolusi tersebut segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.

BACA JUGA:Kemenkes Perintahkan Puskesmas dan Fasyankes untuk Kembali Layani Vaksinasi Covid-19

Guterres pada Rabu 6 Desember 2023 menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat di posisi puncak organisasi itu pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya operasi kemanusiaan yang berarti.

Di lain pihak, Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

Selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentu saja bukan perdamaian. 

BACA JUGA:Tinjau Dampak Gempa di Pamijahan Bogor, Bey: Masyarakat Harus Tingkatkan Kewaspadaan

"Dan gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri," kata Wood.

Sumber: reportase